Pemko Batam Siap Tingkatkan Kesejahteraan Guru di 2025

Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: AlurNews.com

AlurNews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan guru pada 2025, sebagaimana diinstruksikan pemerintah pusat.

“Kita ikut saja kebijakannya. Kalau pusat bikin kebijakan itu, berarti anggarannya sudah disiapkan,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Jumat (29/11/2024).

Rudi menjelaskan bahwa Pemko Batam selama ini juga telah memberikan insentif kepada guru-guru swasta di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Insentif tersebut bertujuan memotivasi para guru dalam menjalankan peran mereka mendidik generasi penerus bangsa.

“Kalau sekolah swasta dibantu pusat, artinya daerah juga ikut membantu. Kita lihat saja seberapa besar bantuan yang diberikan pusat, lalu kita sesuaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyebut kebijakan ini menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap tenaga pendidik. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas.

“Kebijakan ini tentu baik dan menjadi realisasi janji Presiden untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan, khususnya kesejahteraan guru. Kami siap menyesuaikan langkah yang diperlukan, tinggal menunggu regulasinya karena anggaran sudah pasti dari APBN,” kata Tri.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan guru ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Presiden mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025 akan mencapai Rp81,6 triliun, naik Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya.

“Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena saya bisa menyampaikan bahwa walau baru satu bulan memimpin, kami sudah bisa mengumumkan peningkatan kesejahteraan guru,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, seraya memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik. (Roma)