3 hours ago
3
Ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional mulai dilaksanakan, Senin (6/1/2024). Satu di antaranya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 010 Bengkong. (Foto: AlurNews) AlurNews.com – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Rubianto menegaskan, pentingnya ketepatan waktu dalam pengantaran makanan bagi siswa dalam program Makan Bergizi (MBG).
Hal ini untuk memastikan tidak ada keterlambatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Wahyu juga menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk mencatat waktu pengantaran.
“Seluruh kepala sekolah bisa mencatat waktu pengantaran, karena keterlambatan dapat berdampak pada proses pembelajaran,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).
Selain ketepatan waktu, evaluasi terhadap menu dan sisa makanan juga menjadi perhatian. Pihak dapur umum diminta untuk meninjau kembali menu yang disajikan berdasarkan respons siswa terhadap makanan yang tersisa.
“Kami sudah meminta dapur umum untuk mengevaluasi sisa makanan guna memahami minat siswa. Ini penting agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka,” tambah Tri Rubianto.
Ia juga menyoroti potensi timbulnya sampah akibat pelaksanaan program ini dan memastikan evaluasi dilakukan setiap dua minggu sekali. Evaluasi terdekat akan dilakukan bersama stakeholder terkait untuk periode 13 Januari 2025 hingga Kamis (6/2/2025).
Saat ini, perluasan penerima manfaat MBG bergantung pada jumlah dapur umum yang tersedia. Di wilayah Bengkong, misalnya, hanya terdapat satu dapur yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang saat ini melayani 3.294 siswa dari kapasitas maksimal 3.500 siswa.
“Jika ditambahkan sekolah lain, kapasitas akan terlampaui. Maka, perlu ada penambahan dapur umum,” jelasnya.
Sebagai solusi percepatan, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kepri dan Ketua DPRD Kepri mengusulkan agar pelibatan mitra seperti UMKM dan kantin sekolah dilakukan.
Ini bertujuan agar dapur tambahan dapat segera tersedia tanpa harus menunggu pembangunan baru yang memerlukan waktu lama.
“Diperlukan strategi menggandeng mitra UMKM yang memiliki dapur agar mereka bisa berperan dalam MBG. BGN juga harus aktif dalam melakukan asesmen terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” ungkapnya.
Tri Rubianto menjelaskan anggaran MBG saat ini dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemko Batam, dengan total dana sekitar Rp 68-70 miliar. Pembangunan dapur umum milik pemerintah daerah juga akan dibiayai dari dana ini.
Secara nasional, program MBG ditargetkan berjalan 100 persen pada 2029. Namun, berdasarkan hasil video conference terbaru, Ketua DPRD Kepri menyebut ada percepatan sehingga target di Batam diperkirakan bisa tercapai pada September 2025.
“Pada September 2025, Batam menargetkan 20 dapur umum untuk melayani 19 persen dari total siswa di Kota Batam, yaitu sekitar 57.690 siswa. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa, dibutuhkan sekitar 109 dapur,” kata Tri. (rul)
