TAPD Tanjungpinang Bahas Dana Hibah 2026, OPD Diminta Waspada Proposal Fiktif

TAPD Tanjungpinang rapat koordinasi membahas usulan dana hibah tahun anggaran 2026, Kamis (31/7/2025). Foto: Diskominfo Tanjungpinang

AlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat koordinasi untuk membahas usulan dana hibah tahun anggaran 2026.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Kamis (31/7/2025).

Rapat dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Asisten Administrasi Umum Augus Raja Unggul, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Tanjungpinang Yenni Haryantie, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah terkait.

Fokus pembahasan tertuju pada pengajuan dana hibah dari lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota.

Kepala Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Raden Rakhmat Saleh, mengingatkan pentingnya memastikan semua pengajuan hibah telah sesuai aturan dan tercantum dalam dokumen perencanaan.

“Pengajuan dana hibah wajib diinput dalam sistem perencanaan, yakni RKPD. Jika tidak masuk RKPD, maka tidak bisa diproses,” jelasnya, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Zulhidayat menegaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah dilakukan secara berjenjang. Ia meminta OPD teknis segera melakukan verifikasi terhadap setiap proposal yang masuk, guna memastikan keabsahan dan kelayakan penerima.

“Jangan sampai ada proposal fiktif. Legalitas kelembagaan harus jelas, dan harus dipastikan bahwa lembaga tersebut memang mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan,” tegasnya.

Zulhidayat juga mengingatkan bahwa pemberian hibah tidak semata-mata untuk memenuhi permintaan dari pihak luar, melainkan harus sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Rapat ditutup dengan penekanan bahwa semua proses pengajuan hibah harus transparan, akuntabel, dan taat regulasi. Pemerintah berharap, alokasi dana hibah nantinya benar-benar dapat menyasar lembaga yang layak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)