1 week ago
31
TEL AVIV (jurnalislam.com)— Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai meninjau ulang kelayakan prajurit cadangan yang mengalami gangguan psikologis berat, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), menyusul meningkatnya sorotan terhadap sistem kesehatan mental di tubuh militer.
Kebijakan ini diam-diam diberlakukan sejak akhir pekan lalu dan mencakup prajurit cadangan yang secara resmi telah mendapat pengakuan disabilitas kesehatan mental dari Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel. Adapun kriteria yang dimaksud mencakup mereka yang memiliki tingkat disabilitas minimal 30 persen, termasuk PTSD yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan kemampuan kerja.
Para prajurit yang masuk dalam kategori tersebut kini diwajibkan menjalani evaluasi kesehatan mental oleh petugas militer guna menentukan kelayakan mereka untuk tetap bertugas atau diberhentikan dari dinas cadangan.
Kebijakan ini difinalisasi sekitar tiga pekan lalu, setelah melalui proses peninjauan internal selama beberapa bulan yang melibatkan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sumber internal menyebutkan bahwa langkah ini bukan respons langsung atas meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan tentara, tetapi bagian dari upaya memperbaiki sistem pertukaran data antara IDF dan kementerian.
Meski begitu, peluncuran kebijakan ini menimbulkan kecurigaan publik karena bertepatan dengan serangkaian insiden bunuh diri yang terjadi bulan ini. Di antaranya adalah kematian Daniel Edri, seorang veteran perang Gaza yang mengakhiri hidupnya pada 5 Juli. Dalam sepekan setelahnya, dua tentara lainnya juga ditemukan tewas dalam insiden serupa pada 9 dan 14 Juli. Sementara itu, Kopral Dan Phillipson, tentara asal Norwegia yang tergabung dalam Brigade Paratroopers, mencoba bunuh diri di pangkalan pelatihan pada 15 Juli dan kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya.
Sebelumnya, laporan investigasi Haaretz pada Mei 2024 mengungkap bahwa ratusan veteran dengan cedera psikologis telah dipanggil kembali untuk dinas tanpa sepengetahuan unit militer terkait. Hal ini terjadi karena tidak adanya akses IDF terhadap data medis lengkap dari Kementerian Pertahanan, sehingga sejumlah tentara dengan status disabilitas mental tetap dikerahkan ke medan tempur.
Para ahli kesehatan mental pun menyuarakan kekhawatiran. Prof. Eyal Fruchter, mantan Kepala Departemen Kesehatan Mental IDF, menilai pengerahan tentara dengan PTSD ke zona konflik justru meningkatkan risiko gangguan stres pascatrauma kronis.
“Mengerahkan orang-orang yang telah mengalami trauma kembali ke medan perang adalah keputusan yang sangat berisiko,” ujarnya kepada Haaretz.
“Namun karena kekurangan personel, tampaknya sistem lebih memilih menutup mata atas risiko tersebut.” imbuhnya.
Data resmi IDF menunjukkan bahwa antara 7 Oktober hingga akhir 2023, terdapat tujuh tentara aktif yang bunuh diri. Sepanjang 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 21 kasus. Hingga pertengahan 2025, Haaretz mencatat sedikitnya 17 kasus tambahan, belum termasuk prajurit yang meninggal karena bunuh diri saat tidak dalam dinas.
Kebijakan baru ini mengharuskan prajurit cadangan yang tengah menjalani tugas darurat untuk menjalani penilaian dalam waktu tiga hari sejak pemberitahuan. Sementara mereka yang belum dipanggil aktif akan menjalani proses evaluasi terpisah oleh tenaga profesional. Setiap keputusan dapat diajukan banding dan akan dikaji ulang sebelum putusan akhir dikeluarkan.
Hingga kini, belum ada pemberhentian resmi yang diumumkan berdasarkan kebijakan tersebut. Namun, seorang prajurit cadangan yang tak disebutkan namanya mengaku menerima pemberitahuan via telepon bahwa dirinya dihentikan dari tugas saat dalam perjalanan ke Gaza. Ia menyayangkan cara penyampaian keputusan tersebut yang dianggap minim empati.
“Mereka lupa bahwa sejak 7 Oktober kami langsung terjun dari tempat tidur ke medan tempur. Kami telah menjalankan tugas, namun sekarang seolah-olah kami dibuang begitu saja,” ujarnya.
Pria tersebut telah menjalani lebih dari 400 hari tugas cadangan sejak konflik di Gaza pecah. Ia mengakui kondisi mentalnya menurun dan membutuhkan pembebasan, namun ia menyesalkan tidak adanya pendekatan yang lebih manusiawi.
“Saya tidak akan pernah meminta diri untuk mundur, seberat apa pun. Tapi sekarang saya sadar, saya butuh dibebaskan. Sayangnya, bukan begini cara seharusnya kami diperlakukan,” tambahnya. (Bahry)
Sumber: TOI
