2 days ago
21
Warga Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugie Besar, Karimun unjuk rasa pasca ditutupnya tmabang pasir ilegal di Pulau Citlim, Rabu (27/8/2025). Foto: AlurNews.comAlurNews com – Warga Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kini merasa dilema setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan penyegelan terhadap aktivitas tambang pasir ilegal yang ada di Pulau Citlim.
Dilema yang dirasakan warga, akhirnya diluapkan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor Desa Buluh Patah, Rabu (27/8/2025) sesaat setelah warga mengetahui kedatangan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP RI, dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK RI.
Kedatangan pejabat KKP yang didampingi KPK RI bertujuan melakukan verifikasi wilayah pertambangan di Pulau Citlim Karimun yang sebelumnya disebut beroperasi tanpa tidak memiliki izin resmi untuk memanfaatkan ruang laut, sesuai dengan regulasi pengelolaan ruang laut yang berlaku.
Dengan bermodalkan karton, warga menuliskan kata-kata yang meminta agar Pemerintah segera mengizinkan PT Asa Tata Mardivka dan PT Jeni Prima Sukses untuk beroperasi kembali.
“Penyegelan sekarang ini masyarakat jadi susah. Kami warga desa cari makan ke perusahaan, karena pekerjaan mike (kamu semua) di situ lah yang ada. Kalau sekarang ini melaut kadang nggak dapat, nggak pasti. Kerja di perusahaan gaji nya pasti,” ujar Hamdani salah satu warga Desa yang ditemui di lokasi, Rabu (27/8/2025).
Sebagai nelayan, Hamdani juga mengaku tidak merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan kedua perusahaan. Walau menyebut kondisi laut sekarang sedikit menghawatirkan, namun hal itu tidak mempengaruhi hasil tangkapannya.
Hamdani menyebut, keuntungan lain selain terbukanya lapangan kerja bagi warga, perusahaan disebut kerap membantu para nelayan dengan perbaikan kapal tangkap yang dipakai oleh nelayan setempat.
“Memang pernah sekali ada kondisi tanah yang baru dikeruk mengotori laut. Namun itu karena memang di saat cuaca sangat buruk. Kalau dari perusahaan kami sudah lihat mereka pasang pembatas agar tidak mengotori laut. Saat itu terjadi, mereka memberi ganti rugi kepada kami dan seluruh warga mendapat kan ganti rugi tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu warga lain menyebut keuntungan lain yang didapat warga adalah subsidi tahunan yang didapatkan oleh warga dari kedua perusahaan.
Dana tersebut didapat dari setiap tongkang pembawa pasir, yang melakukan bongkar muat di Pulau Citlim. Perusahaan akan memberi uang sebesar Rp3 juta untuk kemudian disimpan di kas desa. Nantinya uang tersebut akan dibagi merata ke seluruh warga Desa yang berjumlah 200 Kepala Keluarga.
“Masing-masing dapat Rp800-900 ribu per tahun, ada subsidi yang diberi perusahaan kepada warga. Subsidi ini sudah berlangsung sejak 2019, saat perusahaan mulai beroperasi. Selain terbukanya lapangan kerja bagi kami yang sudah susah melaut ini, dan juga pemuda-pemudi di desa,” ujarnya.
Tidak hanya uang ganti rugi dan subsidi, perusahaan juga dianggap membantu pembangunan di desa tersebut. Baik untuk perbaikan fasilitas umum, hingga membantu warga yang tengah membangun atau memperbaiki kediamannya.
“Untuk pembangunan rumah atau fasilitas umum, kami warga tinggal meminta pasir, batu, dan kerikil dari perusahaan. Ini sangat membantu kami yang sedang membangun rumah karena akan menghemat biaya,” ujarnya.
Saat ini, warga berharap pemerintah memainkan peran untuk dapat lebih memperhatikan warga yang tinggal di kawasan Hinterland atau wilayah pulau terluar. Hal ini diutarakan warga, karena bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karimun sangat jarang dirasakan oleh warga.
“Kalau mau ditutup, tolong jawab warga akan makan apa karena selama ini kami warga bergantung pada perusahaan untuk bekerja. Desa ini susah mendapatkan bantuan, apalagi dari Pemkab Karimun,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP RI, Ahmad Aris menyebut tindakan warga saat ini sangat penting untuk didengarkan oleh pemerintah. Pihaknya menilai, warga Desa Buluh Patah tidak memiliki pilihan sebagai warga Hinterland.
“Kita tahu respon masyarakat begini karena mereka tidak ada pilihan. Jadi sangat bergantung pada perusahaan terutama untuk bertahan hidup di area pulau ini,” ujarnya dalam kunjungan nya ke Desa Buluh Patah, Rabu (27/8/2025).
Ia mengatakan akan mendorong pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk membahas bantuan yang akan diberikan dan dibangun di desa tersebut. Hal ini ditujukan untuk membantu masyarakat desa terlepas dari ketergantungannya terhadap perusahaan.
“Ini akan dibahas lebih lanjut, karena untuk ini dan segala jenis aturan yang ada. KKP tidak bisa sendiri, harus bergandengan dengan Kementerian ESDM,” jelasnya. (andre)
