Sushila Karki Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama di Nepal

Presiden Nepal Ram Chandra Paudel (kiri) usai pengambilan sumpah Perdana Menteri baru negara itu, Sushila Karki, dalam upacara pelantikan di Istana Presiden di Kathmandu pada 12 September 2025. Foto: AFP/Sujan Gurung

AlurNews.com – Nepal mencetak sejarah baru dengan menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri interim sekaligus perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di negara pegunungan Himalaya itu.

Dilansir laman CNA, penunjukan ini diumumkan Presiden Ram Chandra Poudel pada Jumat (12/9/2025) setelah pemerintahan sebelumnya runtuh akibat gelombang protes besar-besaran. Presiden juga membubarkan parlemen dan menetapkan 5 Maret 2026 sebagai tanggal pemilihan umum berikutnya.

Karki, 73 tahun, dikenal publik sejak menjabat sebagai satu-satunya perempuan ketua Mahkamah Agung Nepal pada 2016–2017. Saat itu ia menegaskan sikap keras terhadap praktik korupsi di pemerintahan.

Upaya sebagian anggota parlemen untuk memakzulkannya pada 2017 gagal dan dianggap sebagai serangan terhadap independensi lembaga peradilan.

Pelantikan Karki dilakukan dalam upacara sederhana di kediaman presiden dan disiarkan langsung televisi nasional.

Krisis politik yang melatarbelakangi penunjukan ini berawal dari unjuk rasa yang meledak di Kathmandu sejak Senin lalu, dipicu kebijakan pemerintah melarang akses ke media sosial seperti Facebook, X, dan YouTube.

Meski larangan itu dicabut, protes meluas menjadi kritik terhadap para elite politik yang dianggap hanya menguntungkan “nepo kids” atau anak-anak pejabat, sementara mayoritas pemuda kesulitan mencari pekerjaan.

Kerusuhan berubah menjadi gelombang kekerasan. Puluhan ribu demonstran menyerang dan membakar gedung parlemen, kediaman presiden, serta sejumlah bisnis. Polisi membalas dengan tembakan hingga menewaskan sedikitnya 51 orang, termasuk tiga aparat dan sejumlah tahanan yang berusaha kabur dari penjara.

Perdana Menteri Khadga Prasad Oli akhirnya mengundurkan diri pada Selasa dan meninggalkan kediaman resminya. Militer mengambil alih ibu kota pada malam yang sama, memberlakukan jam malam ketat, dan memberi warga hanya beberapa jam setiap hari untuk membeli kebutuhan pokok.

Setelah serangkaian perundingan antara tentara, presiden, dan perwakilan demonstran, Karki ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan interim untuk memulihkan stabilitas hingga pemilu digelar.

Langkah ini tidak hanya menjadi titik balik dalam sejarah politik Nepal, tetapi juga membuka era baru dengan hadirnya perdana menteri perempuan pertama yang diharapkan mampu membawa perubahan di tengah krisis. (red)