1 week ago
23
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi menggelar reses di enam titik wilayah daerah pemilihannya (dapil) yang meliputi Kecamatan Bengkong dan Batuampar. (Foto: AlurNews)
AlurNews.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi menggelar reses di enam titik wilayah daerah pemilihannya (dapil) yang meliputi Kecamatan Bengkong dan Batuampar.
Gabriel mendengar langsung berbagai keluhan dan aspirasi warga, muai dari persoalan pengangguran, bantuan pendidikan, hingga peningkatan infrastruktur.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan pengangguran menjadi isu paling dominan yang disampaikan warga di setiap titik reses. Banyak masyarakat yang berharap agar dirinya dapat membantu memasukkan mereka bekerja di perusahaan.
Namun, ia menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Apalagi jika jumlah tenaga kerja yang diminta cukup besar.
“Kalau hal ini dipaksakan, justru bisa mengganggu iklim investasi. Kita harus menjaga kenyamanan investor agar mereka tetap bertahan di Batam,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Sebagai solusi, Gabriel mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menyediakan pelatihan keterampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, perusahaan dapat merekrut tenaga kerja lokal yang siap pakai.
Selain itu, pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan akdemisi serta pelaku usaha dalam mempersiapkan market bagi produk UMKM lokal dan terus meningkatkan nilai Product Complexity Index (PCI) UMKM. Sehingga siap bersaing di pasar domestik hingga luar.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Kota Batam. Misalnya dengan meminimalkan aksi-aksi unjuk rasa yang dapat menghambat produksi di industri.
“Aksi unjuk rasa terlalu sering juga bisa menjadi penghambat produksi industri yang membentuk suatu image ketidaknyamanan iklim investasi di Batam,” jelasnya.
Selain masalah pengangguran, warga juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan pendidikan, khususnya untuk biaya sekolah tingkat SMA dan SMK. Menurut mereka, biaya pendidikan di Batam, terutama di sekolah swasta, cukup memberatkan.
Minimnya sekolah SMA/SMK negeri juga menjadi keluhan masyarakat Bengkong dan Batuampar. Warga harus memilih sekolah yang lokasinya jauh dari kediamannya.
“Kami berharap pemerintah bisa menambah unit SMK negeri di kecamatan Bengkong serta Batuampar,” ujarnya. (Nando)
