AlurNews.com – Industri maritim terutama galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau mulai menunjukkan tren pertumbuhan positif di pertengahan 2025. Namun demikian, pertumbuhan positif ini juga didampingi dengan kurangnya tenaga kerja dalam memenuhi lonjakan pesanan di sektor industri maritim meliputi pelayaran, kepelabuhanan, logistik, transportasi, shipyard, dan fabrikasi anjungan migas atau offshore.
Ketua Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) Batam, Osman Hasyim menjelaskan saat ini kekurangan tenaga kerja diperkirakan mencapai angka 10 ribu tenaga kerja. Dengan ahli di bidang welder atau juru las, menjadi bidang yang paling dibutuhkan saat ini mengingat jumlah kunjungan kapal (call) ke Batam yang meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dari data saya, jumlah kunjungan kapal asing sampai kuartal II/2025 ke Batam itu sebanyak 24.717 call. Sedangkan kapal dalam negeri sebanyak 14.411 call. Sektor galangan kapal itu menyerap sekitar 200.000 orang, ditambah sektor fabrikasi migas itu jadi 250.000 orang. Tapi Batam masih kekurangan sekitar 10.000 tenaga kerja khususnya welder,” jelasnya saat ditemui di kawasan Batam Center, Senin (25/8/2025).
Peningkatan kunjungan kapal dinilai senada dengan jumlah kegiatan bongkar muat container hingga kuartal II/2025 yang mencapai 359.944 TEUs dengan volume sebanyak 5.427.065.
Menurut Osman, sejak 2024 hingga sekarang terdapat kontrak pembuatan kapal sebanyak 400 unit bernilai puluhan triliun Rupiah di galangan kapal yang ada di Batam. Dengan penyelesaian kontrak yang baru mencapai angka 50%, setelah mengalami kelesuan paska pandemi Covid-19.
“Tahun 2023 kemarin, ekspor kapal dari Batam bahkan sempat meningkat hingga 498%,” ungkapnya.
Saat ini pihaknya mendorong pemerintah dan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan kegiatan vokasi khususnya di bidang welder, agar bisa memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor maritim di Batam.
Selain itu, keuntungan lain dari meningkatnya pesananan di industri maritim juga dinilai mempengaruhi pergerakan perekonomian di Batam.
“Setiap kunjungan kapal minimal keluar uang sekitar Rp500 juta untuk akomodasi kru dan lainnya. Lalu bayar pandu tunda, dan biaya tambat. Berapa sudah triliun uang yang beredar jika dalam setahun ada 50.000 call,” jelasnya.
Dari sisi regulator, Osman melihat BP Batam, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, Bea Cukai Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam, dan Imigrasi Batam sudah berupaya meningkatkan layanan prima di industri maritim.
“Yang paling penting dalam bisnis maritim ini adalah tersedianya rasa aman, kenyamanan, kepastian, harga bersaing, serta pelayanan prima,” ungkapnya.
Kinerja pelabuhan di Batam mencatatkan hasil positif sepanjang semester I/2025, dibenarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam melihat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelabuhan yang mengalami peningkatan sebesar 55%.
Hal ini terlihat dari sejumlah indikator utama mulai dari volume peti kemas, general cargo, jumlah penumpang, serta realisasi PNBP yang mengalami peningkatan.
Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni menilai hal ini dikarenakan digitalisasi dan efisiensi operasional khususnya di sektor logistik ikut mendorong capaian tersebut.
“Hingga akhir Juni 2025, total realisasi penerimaan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencapai Rp219,75 miliar atau 55% dari target tahunan sebesar Rp401,86 miliar,” jelasnya.
Dari sisi operasional, jumlah kunjungan kapal barang dan penumpang tercatat sebanyak 54.876 call selama Januari–Juni 2025, tumbuh 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kunjungan kapal barang tercatat sebanyak 14.461 call, sementara kapal penumpang mencapai 40.415 call.
Dari sisi bobot kotor kapal (Gross Tonnage/GT), total GT mencapai 34.877.449 GT atau naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian GT kapal barang sebesar 25.025.887 GT dan GT kapal penumpang sebesar 9.851.562 GT.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, realisasi penerimaan meningkat 16%, yakni dari Rp189 miliar menjadi Rp219,75 miliar,” ujarnya. (ib)