15 hours ago
7
Direktur Operasional PT Pelabuhan Karimun atau BUP Karimun, Zondervan. (Foto: AlurNews) AlurNews.com – Pemerintah Kabupaten Karimun melalui tim Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan dan menetapkan sejumlah nama pejabat direksi di PT Pelabuhan Karimun serta Perumda BPR Tuah Karimun.
Nama-nama yang diumumkan itu untuk menduduki posisi komisaris hingga direktur. Adapun hasil akhir seleksi tersebut diumumkan melalui surat bernomor: 14/PANSEL/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025.
Menariknya, dari sejumlah nama yang diterpilih, terdapat satu nama yang menjadi perbincangan masyarakat yakni Direktur Operasional PT Pelabuhan Karimun atau BUP, Zondervan.
Bukan tanpa alasan, nama Zondervan sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan piutang non-usaha di BUMD Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 silam.
Pada kasus itu, Kepala Bagian Bendahara BUMD PT TMB yang saat itu dijabat oleh Dyah Widjiasih Nugraheni ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp517 juta.
Zondervan dalam kasus itu sebagai saksi disebut ikut meminjam dana bersama Asep kepada Dyah Widjiasih. Namun, keduanya telah mengembalikan uang tersebut ke rekening BUMD PT TMB.
“Saya coba cek dulu mas,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Senopati ketika dikonfirmasi media ini terkait keterlibatannya dalam kasus itu.
Histori atau rekam jejak Zondervan tersebut juga turut mendapatkan perhatian serius dari kalangan masyarakat hingga Anggota DPRD Karimun yakni Eri Januarddin.
“Melihat informasi seperti itu, wajar saja masyarakat bertanya-tanya dan menjadi sedikit khawatir. Apalagi BUP merupakan salah satu BUMD yang diharapkan untuk menopang PAD Karimun,” ungkapnya, Kamis (17/7/2025).
Dia menyebut dalam mengelola salah satu unit usaha penting daerah sudah seharusnya diisi oleh sosok-sosok berpengalaman serta memiliki rekam jejak yang bersih.
“Untuk itu kami meminta Bupati dapat mengawasi serta memberikan perhatian kepada BUP Karimun kedepannya. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada pencapain atau perubahan signifikan, maka sudah selayaknya dievaluasi kembali,” tegasnya. (Andre)
