1 week ago
25
Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Karimun, Eri Januardin. (Foto: AlurNews) Alurnews.com – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Karimun menyoroti mengenai perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Pelabuhanan (BUP) dan PT Palugada Karimun Sejahtera (PT PKS).
Dalam perjanjian kerjasama tersebut, BUP Karimun hanya menerima bagi hasil sebesar 57 rupiah per kilogram dari jumlah loading order yang dilakukan pihak Pertamina ke PT PKS.
Melalui pandangan fraksi yang disampaikan saat rapat paripurna penyampaian Pidato laporan pertanggungjawaban Bupati Karimun Tahun 2024 baru-baru ini, Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Karimun, Eri Januardin menilai besaran yang diberikan PT PKS kepada BUP tergolong sangat kecil.
“Kami meminta Bupati Karimun agar dapat mengevaluasi kembali kerjasama ini, Rp57 rupiah per kilogram dari loading order itu kami menilai sangat kecil sekali,” ujarnya, Senin (23/6/2025).
Eri menjelaskan, perjanjian kerjasama itu yakni terkait pembangunan fasilitas penunjang pengoperasian stasiun pengisian dan pengakutan BULK Elpiji di wilayah Pelabuhan Parit Rempak.
Terpisah, pemilik saham atau komisaris PT PKS, Billy Eko mengaku perjanjian kerjasama dengan BUP sudah diperbarui pada tahun 2024 silam.
“Sudah diperbarui, jadi nominalnya sudah berubah atau naik menjadi Rp75 rupiah per kilogram,” terang dia.
Ia mengatakan perubahan besaran nominal bagi hasil tersebut juga sudah melalui perhitungan ulang dan disepakati oleh BUP hingga pemerintah daerah.
“Untuk menentukan besaran angka nya, kita merujuk pada standard yang ditetapkan oleh Pertamina dalam hal loading order, dan itu sudah sesuai,” katanya.
Lalu, adakah kemungkinan besaran nominal bagi hasil tersebut dapat bertambah, Billy menyebut bahwa hal itu dapat dikaji kembali. Namun akan menimbulkan sedikit resiko.
“Angka ini sudah sangat maksimal menurut saya, dan baru tahun 2024 kemarin dibuat lagi perjanjian kerjasama yang baru. Maka jika diminta untuk di naikkan kembali pada tahun ini pastinya akan menimbulkan resiko bagi investasi kita,” ujarnya. (Andre)
