Aliansi Mahasiswa Batam Akan Gelar Aksi Bela Rempang di BP dan DPRD

Aliansi Mahasiswa Batam akan melakukan aksi bela Rampang di DPRD dan di depan kantor BP Batam, Senin (23/12/2024) mendatang. Foto: AlurNews.com

AlurNews.com – Aliansi Mahasiswa Kota Batam bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera bagian Utara (SUMBAGUT), akan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (23/12/24) mendatang.

Aksi di DPRD Kota Batam dan BP Batam ini sebagai respon mahasiswa atas kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terhadap masyarakat Pulau Rempang yang terdampak Proyek Srategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Selain itu, aksi ini buntut penyerangan puluhan orang yang terindikasi sebagai Karyawan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada, Rabu (18/12/2024) dini hari dan mengakibatkan delapan warga Pulau Rempang menjadi korban luka. Mulai dari mengalami luka lebam, robek di bagian kepala, patah tangan, hingga terkena anak panah.

“Kami akan fokus menyuarakan hak-hak masyarakat yang sampai saat ini masih di usik oleh PT MEG dan aksi demonstrasi ini akan ditujukan ke DPRD Kota Batam dan BP Batam,” ujar Koordinator umum (Kordum) aksi, Muryadi Aguspriawan, Sabtu (21/12/2024).

Muryadi menyebut kekerasan pada masyarakat terdampak PSN Rempang Eco City, merupakan wujud dari aksi premanisme yang terstruktur dan sistematis. Para pelaku merusak fasilitas dan kendaraan warga dengan persiapan yang matang.

“Mereka datang dengan mobil dan beberapa motor sembari membawa sajam. Itu kejahatan yang telah disiapkan,” lanjutnya.

Sementara, Koordinator Wilayah Sumbagut BEM SI Kerakyatan, Respati Hadinata, menyampaikan aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang terus dibiarkan terjadi di Pulau Rempang.

Mereka menilai apa yang terjadi di Rempang dan Galang, menjadi simbol kapitalisme yang mengakar dalam kebijakan pemerintah, dengan menjadikan rakyat sebagai korban utama.

“Konflik ini tidak hanya sekadar soal pembangunan fisik atau investasi asing, tetapi soal bagaimana negara mengabaikan hak-hak rakyat demi kepentingan modal,” ujarnya. (Nando)