2 weeks ago
37
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara menyerahkan 94 Surat Hak Milik (SHM) bagi 94 Kepala Keluarga terdampak relokasi mega proyek Rempang Eco City, Selasa (12/8/2025). (Foto: AlurNews)
AlurNews.com – Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara menyerahkan 94 Surat Hak Milik (SHM) bagi 94 Kepala Keluarga terdampak relokasi mega proyek Rempang Eco City.
Dengan penyerahan ini, sebanyak 162 KK penerima manfaat relokasi kini resmi memiliki SHM atas tanah seluas 500m², dan rumah tipe 45 yang berada di kawasan Tanjungbanon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
“Hari ini saya berkunjung ke Batam untuk menyerahkan SHM bagi 94 warga terdampak, sebelumnya sudah diserahkan 68 SHM. Ini memang dilakukan secara bertahap,” ujarnya saat ditemui dalam kunjungan nya ke Tanjungbanon, Selasa (12/8/2025).
Pemberian SHM bagi warga terdampak investasi ini, disebut masuk dalam program Trans Tuntas yang diusung oleh Kementrans RI. Iftitah menyebut dalam program ini, warga tidak hanya dipindahkan namun diberi kepastian hukum atas hunian yang diserahkan Pemerintah.
Walau demikian, Iftitah juga menyebut saat ini tengah mengejar agar wilayah Tanjung Banon, dapat masuk dan ditetapkan dalam pilot project program transmigrasi terintegrasi. Iftitah mengaku perlu membahas untuk usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024.
“Ada satu pasal yang perlu dikuatkan. Daerah transmigrasi perlu pendamping, nanti akan kami kirim patriot untuk menjadi pendamping bagi masyarakat. Tidak hanya di sini tapi di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Tanjungbanon sendiri direncanakan akan ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi lokal. Proses ini mendapat dukungan dari BP Batam, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian ATR/BPN.
Iftitah menegaskan bahwa transformasi transmigrasi yang diusung pemerintah bukan hanya soal perpindahan penduduk, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
“Prinsipnya, transmigrasi hari ini mengedepankan pemerintah daerah sebagai leading sector. Lebih dari separuh anggaran kami serahkan ke daerah, agar program bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya. (Nando)
