Waspada Penipuan Berkedok Petugas Disdukcapil Tanjungpinang

Ilustrasi. Penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Foto: Pixabay

AlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah warga melaporkan adanya permintaan data pribadi melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp dari pihak yang mengaku petugas Disdukcapil.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyebutkan bahwa penipuan ini telah diantisipasi sejak sepekan lalu. Meski begitu, aduan dari warga masih terus berdatangan.

“Disdukcapil tidak pernah melakukan komunikasi layanan kependudukan melalui telepon atau WhatsApp,” tegasnya, Selasa (8/7/2025), dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Teguh menjelaskan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan jajaran Disdukcapil untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyalahgunaan data oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab, pelaku diketahui memiliki akses ke data sensitif seperti nomor telepon dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik warga.

Ia memastikan bahwa proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak pernah dilakukan secara daring. Pelayanan tersebut hanya bisa diakses langsung di kantor Disdukcapil atau kecamatan, dengan pendampingan petugas resmi.

“Pembuatan dan perekaman IKD hanya dilakukan secara langsung, bukan lewat saluran komunikasi pribadi,” tegasnya.

Teguh menduga kebocoran data bisa terjadi akibat serangan phishing, di mana pelaku menyamar sebagai petugas resmi untuk mengelabui korban. Faktor lain yang memungkinkan adalah celah keamanan sistem, termasuk potensi ancaman dari internal.

Diskominfo mengingatkan masyarakat untuk tidak merespons permintaan data pribadi dari pihak yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat juga diminta melaporkan setiap upaya penipuan serupa agar dapat ditindaklanjuti.

“Kami minta warga mengabaikan segala bentuk penyalahgunaan data pribadi melalui saluran komunikasi. Itu bukan prosedur resmi yang digunakan pemerintah,” kata Teguh. (red)