AlurNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun Fraksi Partai Nasdem, Eri Januardin menyoroti langkah pemerintah daerah terkait pengelolaan parkir yang dimandatkan ke pihak swasta.
Seperti diketahui, sektor parkiran kendaraan bermotor di Kabupaten Karimun dipastikan tidak dikelola lewat skema Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
Saat ini, PT MSM Tiga Matra Satria dipercaya pemerintah daerah untuk mengelola sektor parkiran tersebut, hal ini setelah adanya penandatanganan MoU yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Beberapa waktu lalu kami melakukan kunker ke Pemprov DKI Jakarta untuk mempelajari BLUD, ini sangat bagus untuk diterapkan di Karimun. Namun kami heran, pemerintah daerah justru memilih pihak swasta yang mengelola ketimbang membentuk BLUD,” ungkap Eri, Jumat (11/7/2025).
Ia menduga, terdapat kepentingan kelompok tertentu dibalik pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang di swastanisasikan ini.
“Sudah saya usulkan ke Ketua Komisi III DPRD Karimun untuk menggelar RDP terkait hal ini. Ini tidak bisa dibiarkan, harusnya kita bisa dapat tambahan PAD miliar rupiah dari sektor parkiran lewat jalur BLUD, ketimbang hanya Rp300-Rp400 juta saja pertahun,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Karimun, Iskandarsyah menjelaskan alasan terkait memilih pihak swasta untuk mengelola parkir lantaran soal profesionalitas.
“Pengelolaan sektor paekir ini harus benar-benar dikelola oleh orang-orang yang profesional, selama ini yang mengelola parkir kan pihak ketiga lewat beberapa CV, tapi kali ini kami ingin lebih central dengan 1 perusahaan saja yang besar,” terangnya.
Ia menambahkan, pola awal kerjasama pihak PT MSM Tiga Matra Satria tersebut yakni dengan membayar uang Rp100 juta dimuka. Setelah berjalan pemerintah daerah melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi kebocoran pendapatan sektor parkir.
“Kami tidak pasang target muluk-muluk untuk tahap awal, minimal itu 10 persen. Dimana dulunya setahun sekitar Rp350 juta dan setelah ini kami targetkan totalnya itu sekitar Rp400 juta ke atas,” ujarnya. (Nando)