2 weeks ago
15
Uji coba Fuel Card 5.0 oleh Disperindag Batam beberapa waktu lalu. Foto: AlurNews.comAlurNews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam didesak untuk meninjau ulang rencana penerapan kartu pengendali BBM bersubsidi, atau Fuel Card 5.0.
Program yang tengah diuji coba oleh Disperindag Batam sejak Kamis (15/1/2025) ini dinilai kontraproduktif karena sebelumnya telah ada sistem pengendalian QR Code Pertamina untuk pembelian Pertalite.
“Penerapan Fuel Card 5.0 itu membingungkan. Tujuannya apa, juga kita gak tahu. Bukankah QR Code Pertamina sudah ada untuk mengendalikan pembelian Pertalite?” kata Harianto, warga Batam yang ditemui di kawasan Batam Center, Senin (20/1/2025).
Harianto juga mengkritik kewajiban penggunaan kartu dari bank tertentu yang bekerja sama dengan Pemko Batam. Menurutnya, hal ini terkesan dipaksakan dan menambah kerepotan masyarakat.
“Jadi dipaksa jadi nasabah bank tertentu dengan biaya administrasi. Kalau sudah nasabah sih tidak masalah, tapi kalau harus daftar lagi tentu buang waktu. Bagi pekerja, ini malah makin menyulitkan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti proses pembayaran yang menjadi lebih rumit karena mewajibkan Fuel Card 5.0. “QR Code Pertamina saja sudah ribet. Harus print barcode, tempel di mobil. Kalau lupa bawa handphone atau barcode-nya, repot lagi. Sebaiknya ditiadakan saja, buat program yang simpel,” ujarnya.
Pendapat serupa disampaikan Adi, pengguna kendaraan roda empat di Batam. Ia menyebut program ini tidak selaras dengan kebijakan pusat yang telah mempermudah pembayaran BBM bersubsidi secara digital.
“Kan sudah ada barcode Subsidi Tepat dari Pertamina. Kenapa harus ada Fuel Card lagi? Jadi mau bayar, harus tunjuk dua-duanya. Ribet,” katanya.
DPRD Batam Kritik Program Fuel Card 5.0
Anggota Komisi II DPRD Batam, Mangihut Rajagukguk, turut menyayangkan pelaksanaan Fuel Card 5.0 yang dianggap memberatkan masyarakat. Ia menyebut program ini adalah satu-satunya di Indonesia dan tidak memiliki dasar hukum dari Pertamina.
“Kami sudah bertemu Pertamina, ternyata tidak ada aturannya seperti itu, dan mereka juga tidak setuju. Kami akan memanggil Disperindag dalam waktu dekat,” jelas Mangihut.
Ia juga mempertanyakan kerja sama dengan hanya tiga bank tertentu, yakni Bank Sumut, Bank Bukopin, dan CIMB Niaga. “Kenapa tidak seluruh bank saja, kenapa hanya tiga bank?” ujarnya.
Hingga saat ini, Disperindag Batam telah mendistribusikan 23.372 kartu kendali dari target 210.000 kartu. Rinciannya, Bank Sumut mengeluarkan 9.559 kartu, Bank Bukopin 10.206 kartu, dan CIMB Niaga 3.607 kartu.
Disperindag menargetkan distribusi akan selesai dalam waktu dekat, meski program ini terus mendapat kritik dari berbagai pihak. (Nando)
