Pimpin BPS Kepri, Toto Haryanto Diminta Perkuat Data Berkualitas

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik Toto Haryanto sebgai Kepala BPS Kepri, Jumat (30/1/2026). Foto: Diskominfo Kepri

AlurNews.com — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau yang baru, Toto Haryanto Silitonga, untuk memperkuat penyediaan data statistik yang akurat, terpercaya, dan berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Ansar saat mengukuhkan Toto Haryanto Silitonga sebagai Kepala BPS Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Jumat (30/1/2026). Pengukuhan itu disaksikan langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurut Ansar, peran BPS sangat strategis karena seluruh kebijakan publik membutuhkan basis data yang kuat agar perencanaan dan intervensi pemerintah tepat sasaran.

“Data yang baik dan benar sangat dibutuhkan agar kebijakan publik yang diambil bisa terukur, tepat sasaran, dan direncanakan dengan matang,” tegas Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Ia menekankan, Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memperkuat kemitraan dengan BPS sebagai lembaga penyedia data resmi negara, terutama dalam menghasilkan indikator makro ekonomi dan sosial yang relevan dengan kondisi daerah kepulauan.

Ansar juga menyinggung sejumlah inovasi BPS, termasuk kolaborasi BPS Kepri dengan TP-PKK Kepri melalui program Keluarga Cinta Statistik yang saat ini menjadi proyek percontohan dan direncanakan berkembang menjadi program nasional.

Pengukuhan Toto Haryanto Silitonga didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 1224001/KPG Tahun 2025 tertanggal 24 Desember 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Ia menggantikan Margaretha Ari Anggorowati yang kini menjabat Kepala BPS Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi komitmen Pemprov Kepri dalam memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia menyebut sinergi tersebut telah memberi dampak nyata, salah satunya dalam pengendalian inflasi daerah.

“Saya masih ingat tahun lalu Bapak Gubernur menerima penghargaan dari Tim Pengendali Inflasi Pusat karena memanfaatkan data inflasi BPS secara optimal,” ungkap Amalia.

Ia juga mengingatkan bahwa pada 2026, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, agenda strategis sepuluh tahunan yang akan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Kepulauan Riau. Sensus ini akan dilengkapi dengan teknologi geotagging dan disajikan dalam bentuk peta ekonomi yang lebih mudah digunakan oleh perumus kebijakan.

“Data yang lengkap dan berkualitas akan sangat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih presisi,” jelasnya. (red)