Pemprov Kepri Siapkan Skema Pembiayaan Alternatif, Ini Daftar Proyek Prioritasnya

Pemprov Kepri gelar rapat bahas skema pembiayaan alternatif proyek pembangunan di Kepri. Foto: Diskominfo Kepri

AlurNews.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah.

Upaya ini dilakukan menyikapi penurunan celah fiskal yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak anggaran belanja.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kepri bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/7/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum awal dalam membahas rencana pendanaan proyek-proyek prioritas melalui skema kerja sama pembiayaan yang ditawarkan PT SMI.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana rutin, khususnya untuk belanja pegawai, tanpa menghasilkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Oleh sebab itu kita mulai berpikir bersama apa yang terbaik menyikapi menurunnya celah fiskal,” kata Adi, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri memaparkan sejumlah proyek strategis yang direncanakan didanai melalui PT SMI. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor penting seperti:

• Pembangunan koneksi Pelabuhan Pelantar 1 dan 2
• Pembangunan GOR untuk Porwil 2027
• Penambahan fasilitas layanan kesehatan di rumah sakit daerah
• Penataan Masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat layanan publik
• Pembangunan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Penyengat
• Revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai pusat UMKM dan wisata budaya
• Pembangunan Monumen Bahasa sebagai penguatan identitas Melayu

Seluruh proyek dikelompokkan ke dalam lima klaster sektor utama: konektivitas infrastruktur, kesehatan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Adi juga mengingatkan pentingnya menempatkan asas kemanfaatan dan dampak sosial sebagai prioritas dalam setiap usulan proyek.

“Tidak hanya memperindah, tetapi kita harus fokus pada proyek yang punya dampak sosial dan ekonomi tinggi,” tegasnya.

Dalam aspek tata kelola, Pemprov Kepri memastikan bahwa seluruh skema pembiayaan akan mengacu pada dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang sedang difinalisasi. Seluruh rencana juga akan dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Renstra masing-masing OPD teknis.

“Ini soal tanggung jawab bersama. Jangan sampai risikonya hanya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, pembiayaan harus prudent, berorientasi dampak, dan masuk dalam perencanaan yang sah,” tambah Adi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan Publik I PT SMI, Erdian Dharmaputra, menjelaskan secara teknis mekanisme pengajuan pembiayaan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dilengkapi. Proses pengajuan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025, agar pelaksanaan fisik proyek dapat dimulai paling lambat pada kuartal pertama 2026. (red)