
AlurNews.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah kepulauan dalam forum diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, yang digelar di Gedung Nusantara V, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
Dalam forum tersebut, Nyanyang menegaskan bahwa Kepri sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara, memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan dan tata kelola daerah. Karena itu, menurutnya, diperlukan peraturan yang tidak hanya seragam, tapi juga selaras dengan karakteristik lokal.
“Kehadiran saya di sini bukan sekadar bentuk komitmen terhadap proses legislasi yang berkualitas, tapi juga wujud sinergi antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Nyanyang menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan perlunya penyesuaian undang-undang yang selama ini belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan wilayah kepulauan. Ia menyebut, tantangan dalam harmonisasi peraturan daerah masih cukup besar.
“Masih banyak tantangan yang kami hadapi, mulai dari sinkronisasi kebijakan hingga implementasi regulasi yang belum berpihak pada realitas daerah kepulauan,” jelasnya.
Karena itu, ia menyambut baik diseminasi yang digelar BULD DPD RI. Menurutnya, forum ini tidak hanya sebagai ruang pertukaran ide dan hasil kajian, tetapi juga sebagai bentuk penguatan peran DPD RI sebagai jembatan antara kebutuhan daerah dan arah kebijakan nasional.
Ia pun berharap hasil dari kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi strategis yang benar-benar memberi dampak bagi masyarakat daerah.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau yang kami cintai,” kata dia. (red)