Menagih Janji Politik di 100 Hari Kerja ISROCK Pimpin Karimun

Bupati Karimun Iskandarsyah dan Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole (ISROCK). Foto: Istimewa

AlurNews.com – Tepat pada hari ini genap 100 hari, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole (ISROCK) menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Karimun.

Selama masa kepemimpinannya selaku Bupati dan Wakil Bupati Karimun, masyarakat masih setia menagih janji politik keduanya bahkan ada yang menilai bahwa dibawah kepemimpinan mereka belum terdapat terobosan-terobosan yang begitu berarti.

Sebelum terpilih, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole banyak menggaungkan janji politik atau program kerja kepada masyarakat, seperti halnya peningkatan layanan kesehatan, membuka ribuan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan ASN dan tenaga honorer hingga pengadaan sarana WIFI gratis.

Beranjak dari kegelisahan tersebut, Anggota DPRD Karimun Fraksi PDI Perjuangan, Sulfanow Putra turut memberikan tanggapannya. Ia menilai, dalam 100 hari kerja ini belum terdapat terobosan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati.

“Kami menilai masih biasa saja, persoalan kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan masih banyak lagi juga belum ada terobosan. Jargon perubahan yang dielu-elukan belum terlihat di 100 hari kerja mereka,” ucapnya, Jumat (30/5/2025).

Menurut dia, salah satu penyebab belum adanya terobosan dalam 100 hari kerja tersebut dikarenakan Kepala OPD sebagai penunjang kerja Bupati masih belum menerima kepastian terkait nasib mereka kedepan.

“Persoalan itu bisa saja disebabkan oleh belum adanya kepastian nasib Kepala OPD, yang mana asesmen baru dilakukan baru-baru ini sehingga mereka masih ada keraguan apakah dipertahankan atau tidak, yang otomatis berimbas pada kurang maksimal dalam bekerja,” terangnya.

Selain dari unsur Legislatif, kegelisahan tersebut juga turut dirasakan oleh mahasiswa, mereka mengakui program-program prioritas yang dijanjikan belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan pemerintahan saat ini.

“Kami mahasiswa asal Karimun mulai mempertanyakan apakah pemerintah daerah benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, atau hanya sekedar janji kampanye belaka,” ujar mahasiswa UIN Suska Riau asal Karimun, Raja Pradigjaya.

Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta proses pengambilan kebijakan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili.

“Masa depan Karimun tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan janji kampanye dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apakah Karimun akan menjadi contoh bagi daerah lain atau justru terjebak dalam kemacetan pembangunan, jawabannya hanya akan diketahui dengan waktu,” tegas dia. (andre)