
AlurNews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Kepulauan Riau, Rizki Faisal mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, yang berada di garis depan pemberantasan narkotika.
Hal ini menyusul terungkapnya cara jaringan Internasional, yang memanfaatkan wilayah perairan di perbatasan yang rentan menjadi jalur masuk narkoba internasional.
“Pemberian alokasi anggaran operasional khusus bagi BNN di wilayah perbatasan, sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan nyata di lapangan perlu dilakukan melihat dalam sebulan kemarin sebanyak 4 ton sabu dan heroin berhasil dicegah dan kini telah dimusnahkan sebelum beredar di Indonesia,” jelasnya melalui sambungan telepon, Jumat (13/6/2025) siang.
Selain alokasi anggaran, penyediaan fasilitas penunjang, seperti kapal patroli dan peralatan intelijen laut, khususnya di provinsi strategis seperti Kepri, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua perlu dilakukan.
Kemudian pembentukan satuan tugas permanen lintas instansi yang berfokus pada deteksi dini dan patroli laut untuk memberantas jaringan narkotika internasional.
“Laut kita terlalu luas untuk diawasi sendirian. Sudah saatnya kita berhenti menuntut lembaga seperti BNN untuk berlari kencang, sementara kita biarkan mereka tanpa sepatu,” jelasnya.
Rizki menyoroti keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BNN di wilayah perbatasan, terutama di Kepri.
Dimana kondisi di lapangan sangat memprihatinkan, dengan minimnya jumlah personel dan ketiadaan kapal operasional sendiri.
Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, BNN hanya bisa mengandalkan dukungan dari instansi lain seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Polri untuk menjalankan fungsi intelijen, pengawasan, dan penindakan.
“BNN Kepri bertugas mengawasi wilayah laut yang berbatasan langsung dengan tiga negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam namun tidak memiliki kapal patroli sendiri. Wilayah kerjanya mencakup pulau-pulau terluar seperti Natuna dan Anambas, tapi mereka harus bekerja dengan keterbatasan,” jelasnya. (Nando)