2 weeks ago
26
YERUSALEM (jurnalislam.com)– Israel dilaporkan tengah berdiskusi dengan Sudan Selatan mengenai kemungkinan pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara Afrika Timur yang dilanda perang tersebut. Langkah ini, menurut hukum internasional, akan dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis.
Enam sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut membenarkan informasi ini kepada The Associated Press. Belum jelas sejauh mana perundingan telah berlangsung. Namun, jika rencana itu dijalankan, hal tersebut akan setara dengan pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang dilanda perang dan kelaparan ke wilayah lain.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan ingin mewujudkan visi Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza melalui apa yang ia sebut sebagai “migrasi sukarela”. Israel juga telah mengajukan proposal serupa kepada sejumlah negara Afrika, yang oleh para pakar HAM dinilai sebagai pembersihan etnis.
“Saya pikir langkah yang benar, bahkan menurut hukum perang yang saya pahami, adalah membiarkan penduduk pergi, lalu kita masuk dengan kekuatan penuh menghadapi musuh yang masih tersisa di sana,” ujar Netanyahu kepada stasiun TV Israel i24, Selasa (12/8). Ia tidak menyebut Sudan Selatan secara khusus.
Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar, sementara Menteri Luar Negeri Sudan Selatan tidak menanggapi pertanyaan terkait pembicaraan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga menolak memberikan komentar atas percakapan diplomatik tertutup.
Joe Szlavik, pendiri firma lobi di AS yang bekerja sama dengan Sudan Selatan, mengatakan dirinya telah mendapat informasi dari pejabat Sudan Selatan mengenai pembahasan ini. Ia menyebut delegasi Israel berencana mengunjungi Sudan Selatan untuk menjajaki pendirian kamp bagi warga Palestina, meski jadwal kunjungan belum ditentukan. Menurut Szlavik, Israel kemungkinan akan menanggung biaya pembangunan kamp tersebut.
𝗣𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗿
Edmund Yakani, pimpinan kelompok masyarakat sipil di Sudan Selatan, juga mengaku telah berbicara dengan pejabat Sudan Selatan terkait rencana ini. Empat sumber lain yang mengetahui perundingan tersebut mengonfirmasi bahwa pembicaraan memang berlangsung, namun meminta identitasnya dirahasiakan.
Dua pejabat Mesir menyatakan kepada AP bahwa mereka telah mengetahui upaya Israel mencari negara penerima warga Palestina, termasuk pendekatan ke Sudan Selatan. Mereka juga mengaku melobi Sudan Selatan agar menolak rencana tersebut. Mesir menentang keras pemindahan warga Gaza karena khawatir akan memicu gelombang pengungsi ke wilayahnya.
AP sebelumnya melaporkan perundingan serupa yang diinisiasi Israel dan AS dengan Sudan, Somalia, serta wilayah Somaliland yang memisahkan diri. Status pembicaraan tersebut hingga kini belum jelas.
𝗦𝘂𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗦𝗲𝗸𝘂𝘁𝘂 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗶𝗮𝗹
Szlavik, yang direkrut Sudan Selatan untuk mempererat hubungan dengan AS, menyebut Washington mengetahui pembahasan ini namun tidak terlibat langsung.
Menurutnya, Sudan Selatan berharap pemerintahan Trump mencabut larangan perjalanan bagi negaranya dan menghapus sanksi terhadap sejumlah elitnya. Negara tersebut bahkan telah menerima delapan orang yang dideportasi secara massal oleh pemerintah AS, yang kemungkinan merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan.
“Sudan Selatan yang kekurangan dana membutuhkan sekutu, keuntungan finansial, dan perlindungan diplomatik apa pun yang bisa diperoleh,” kata Peter Martell, jurnalis sekaligus penulis buku First Raise a Flag tentang Sudan Selatan.
Buku tersebut juga menyebut badan intelijen Israel, Mossad, memberikan bantuan kepada warga Sudan Selatan selama perang saudara puluhan tahun melawan pemerintah Sudan yang didominasi Arab, sebelum kemerdekaan pada 2011.
Departemen Luar Negeri AS, saat ditanya apakah ada kesepakatan imbal balik dengan Sudan Selatan, hanya menyatakan bahwa keputusan penerbitan visa dilakukan “dengan prioritas tertinggi pada keamanan nasional AS, keselamatan publik, dan penegakan hukum imigrasi.” (Bahry)
Sumber: TNA
