DPR RI Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Kepri

Pelaksanaan program MBG di SDN 007 Bukit Bestari Tanjungpinang pada Senin (6/1/2025). Foto: ANTARA Kepri

AlurNews.com – Komisi IX DPR RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah catatan penting saat meninjau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kota Batam dan berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.

“Beberapa standar operasional prosedur (SOP) belum terpenuhi, antara lain kelayakan ruang memasak, ketersediaan genset, serta aspek keamanan dapur,” ujar Nihayatul di Batam, Jumat (19/9) dikutip dari Antaranews.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait proses pemberian izin operasional. “Komisi IX sudah menyampaikan masukan langsung kepada BGN agar pelaksanaan program ini sesuai standar yang ditetapkan,” tegasnya.

Selain itu, Nihayatul juga menyoroti adanya perbedaan data kebutuhan jumlah dapur MBG di Kepri. BGN sebelumnya mencatat kebutuhan 264 dapur, sementara Pemprov Kepri menyebut 253 dapur.

“Selisih sembilan dapur ini cukup signifikan karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Hal ini perlu diverifikasi lebih lanjut,” jelasnya.

Komisi IX turut menerima masukan dari BPOM, Dinas Kesehatan, hingga Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Salah satu sorotan adalah efektivitas program MBG dalam menekan angka stunting, mengingat masih ada daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang belum mendapat alokasi program.

“Program MBG ini hanya diberikan dua kali seminggu dalam bentuk makanan jadi, sementara di hari lain berupa makanan instan. Ini dipertanyakan efektivitasnya dalam menurunkan stunting. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi IX untuk perbaikan ke depan,” ungkap Nihayatul.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik kehadiran Komisi IX DPR RI. Ia menyebut saat ini sudah beroperasi 63 dapur MBG di Kepri, dengan 103 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.

“MBG di Kepri memang masih ada kekurangan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan adanya masukan dari DPR, kami bersama BGN akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kinerja program ini semakin baik,” kata Nyanyang.

Ia memastikan Pemprov Kepri berkomitmen menjalankan program MBG, dengan menyiapkan satgas MBG di setiap daerah serta mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung infrastruktur dapur layanan gizi.

“Keberadaan SPPG sangat krusial dalam menyukseskan program MBG, karena menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi agar tersalurkan merata ke seluruh pelosok Kepri. Kami sangat serius menjalankan program MBG sesuai visi besar pemerintah pusat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Wagub Kepri. (ib)