5 days ago
21
Anggota DPRD Kabupaten Karimun Fraksi Partai Gerindra, Darmendra. (Foto: AlurNews) Alurnews com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun Fraksi Partai Gerindra, Darmendra memberikan tanggapan terkait kelanjutan proyek strategis Mall Pelayanan Publik (MPP).
Darmendra menyebut langkah Bupati Karimun untuk melanjutkan proyek MPP tersebut beranjak dari Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Yang mana, KPK sendiri telah mengintruksikan bahwa setiap daerah harus memilik MPP.
“Saya mendukung kebijakan Bupati untuk melanjutkan proyek tersebut. Ini juga sudah masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2024, terlebih lagi KPK juga sudah mengintruksikan bahwa setiap daerah harus miliki MPP, termasuk di Kabupaten Karimun,” ucapnya kepada media ini melalui via seluler, Sabtu (7/6/2025).
Lebih lanjut dia, gedung MPP tersebut juga nantinya dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan berbagai dokumen dalam satu tempat.
“Inikan tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Maka dari itu harus kita dukung niat Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan proyek MPP itu sampai rampung, apalagi proyek tersebut sudah mangkrak sejak lama,” terang Darmendra.
Ia juga menyakini bahwa sejauh ini Bupati dan Wakil Bupati Karimun terus berupaya untuk merealisasikan program kerja atau janji politik kepada masyarakat.
Kata Darmendra, keseriusan mereka juga dapat dilihat dari sejumlah capaian kinerja yang telah terselesaikan akhir-akhir ini, seperti persoalan sampah, pembayaran tunda bayar yang masih berjalan, pembenahan tata kelola birokrasi, pelunasan utang BPJS hingga honorarium kader posyandu.
“Saya berharap kita saling mendukung dan bersatu untuk kemajuan daerah, namun tidak melupakan tugas kita untuk mengawasi agar janji-janji politik mereka tetap berjalan dan dapat terealisasi dengan baik,” ungkapnya.
Tak tertinggal, Darmendra juga turut menyoroti dan mengkritisi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Karimun yang dinilai lamban dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Ini juga perlu kita kritisi, karena Diskominfo terkesan lamban dalam menjalankan fungsinya. Kita tahu bahwa Diskominfo ini adalah wadah informasi dan komunikasi,” tuturnya.
“Apa lagi akhir-akhir ini bisa kita lihat maraknya pemberitaan dari rekan-rekan media yang menyoroti kinerja pemerintah daerah, seharusnya Diskominfo dapat menjadi jembatan penghubung serta mendudukan hal ini agar persoalan-persoalan itu menemui titik terang atau lebih transparansi,” ujarnya. (Andre)
