1 week ago
24
DOHA (jurnalislam.com)– Hamas menyatakan akan mempertahankan kendali keamanan di Jalur Gaza untuk sementara waktu dan tidak dapat berkomitmen untuk melucuti senjata sepenuhnya. Hal itu disampaikan oleh anggota biro politik Hamas, Mohammed Nazzal, dalam wawancara dengan Reuters pada Jumat (17/10/2025).
Menurut Nazzal, posisi ini menunjukkan masih adanya perbedaan besar antara sikap Hamas dan rencana Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.
“Kami siap untuk gencatan senjata hingga lima tahun guna membangun kembali Gaza yang hancur. Namun ke depannya, rakyat Palestina harus diberi harapan untuk bernegara,” kata Nazzal dari Doha, Qatar.
𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗧𝗼𝗹𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗰𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗲𝗽𝗶𝗵𝗮𝗸
Rencana gencatan senjata tahap pertama yang dimediasi AS mulai berlaku sejak awal Oktober. Namun, negosiasi tahap berikutnya akan membahas isu-isu sensitif seperti pelucutan senjata dan siapa yang akan memerintah Gaza.
Ketika ditanya apakah Hamas akan menyerahkan senjatanya, Nazzal menjawab bahwa hal itu tergantung pada sifat dan tujuan proyek yang dimaksud.
“Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Pertanyaannya, kepada siapa senjata itu akan diserahkan? Ini bukan hanya urusan Hamas, tetapi juga kelompok perlawanan Palestina lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan terkait senjata harus dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang lebih luas, bukan hanya tekanan dari luar.
𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗦 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Hamas belum memenuhi seluruh isi perjanjian gencatan senjata, termasuk pembebasan sandera dan pelucutan senjata.
“Hamas harus mematuhi rencana 20 poin tersebut. Waktu mereka hampir habis,” kata pernyataan kantor Netanyahu kepada Reuters.
Rencana yang diumumkan Trump pada 29 September menyerukan agar Hamas segera mengembalikan semua sandera, kemudian menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada komite teknokratis yang diawasi badan transisi internasional.
Trump menegaskan bahwa Hamas diberi kesempatan untuk melaksanakan keamanan internal sementara di Gaza, termasuk menangani geng-geng bersenjata lokal. Namun ia memperingatkan bahwa Hamas “akan dipaksa melucuti senjata jika melanggar kesepakatan.”
𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮
Mohammed Nazzal menjelaskan bahwa saat ini Hamas tengah fokus pada stabilitas keamanan dan rekonstruksi Gaza. Ia membenarkan bahwa Hamas telah mengeksekusi sejumlah pelaku kriminal di Gaza, yang disebutnya sebagai “langkah luar biasa di masa perang”.
“Mereka adalah pembunuh yang telah terbukti bersalah. Kami harus menjaga ketertiban di tengah kekacauan,” katanya.
Hamas juga telah menyerahkan 10 dari 28 jenazah sandera yang tewas sejak serangan 7 Oktober 2023. Nazzal mengatakan pencarian jenazah lainnya terkendala oleh kondisi medan dan kehancuran bangunan, namun pihak internasional seperti Turki atau AS dapat membantu jika diperlukan.
Seorang pejabat senior Turki pekan lalu menyatakan bahwa Ankara siap bergabung dalam satuan tugas gabungan bersama Israel, AS, Qatar, dan Mesir untuk menemukan sisa jenazah tersebut.
𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮
Nazzal menyebut bahwa fase transisi di Gaza akan mencakup dua hal:
1. Pemerintahan sipil teknokratis, yang menjalankan administrasi dan bantuan kemanusiaan.
2. Hamas tetap hadir di lapangan untuk menjaga keamanan dan mencegah penjarahan terhadap truk bantuan.
“Ini adalah fase sementara. Setelahnya, harus ada pemilu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Hamas belum membahas secara rinci soal rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza yang diusulkan AS.
𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗷𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮
Meski piagam Hamas menyerukan penghancuran entitas Zionis, Nazzal menegaskan bahwa kelompoknya terbuka untuk gencatan senjata jangka panjang sebagai langkah menuju solusi politik.
“Kami tidak mencari perang baru. Gencatan senjata tiga sampai lima tahun akan memberi kesempatan untuk membangun kembali Gaza,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setelah masa gencatan senjata, negara-negara dunia harus memberikan “cakrawala dan harapan” bagi rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan hak berdaulat di tanah mereka sendiri. (Bahry)
Sumber: TNA
