2 weeks ago
5
AlurNews.com – Sejumlah pekerja yang tergabung dalam serikat aliansi buruh kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (31/10/2024). Tepatnya di Jalan Engku Putri Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepri.
Mereka menyampaikan beberapa aspirasi dalam aksinya. Pertama, mendesak agar UMK Batam naik 30 persen di tahun 2025.
Menurutnya kenaikan upah sebesar 30 persen dinilai layak, karena kebutuhan hidup yang terus meningkat, dan dibarengi dengan pertumbuhan positif ekonomi di Batam.
“Kedua, kami menolak UU Cipta Kerja Omnimbuslaw. Kami konsisten sejak 2020 berjuang baik di pabrik maupun turun kejalan selama 4 tahun,dan kami menuntut kenaikkan UMK 30 persen, dan meminta Pjs Walikota Batam dan DPRD Batam mendukung aspirasi kami,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon, Kamis (31/10/2024)
Yafet mengatakan kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KLH) di tiga pasar yang ada di wilayah Batam.
“Kami tidak sembarangan meminta naik 30 persen. Kami survei dulu dan kebutuhannya sampai Rp 6 juta lebih,” kata dia.
Yafet menjelaskan, upah diatas minimum diterapkan untuk pekerja di bawah satu tahun. Sementara pekerjaan yang sudah berada di atas satu tahun jumlahnya ditetapkan minimal 5 persen dari UMK 2025 yang ditetapkan.
“Jadi buru yang bekerja di atas satu tahun ditambah 30 persen + 5 persen maka harus disesuaikan,” kata dia.
Para buruh meminta agar aksi ini bisa di dengar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Apalagi sebelumnya buruh telah melakukan survei di 7 pasar yang ada di Batam.
Yaitu Pasar Angkasa Bengkong, Botania 1, Aviari Batuaji, Fanindo Tanjunguncang, Pancur Sei Beduk dan Hypermart. Rata rata angka KHL adalah Rp.6.119.467.
Ia berharap usulan yang disampaikan buruh ini bisa direkomendasikan oleh Pemko Batam kepada Gubernur Kepri.
“Paling lambat 30 November sudah harus diteken. Kami berharap hasil survei yang kami lakukan jadi bahan pertimbangan. Kami juga meminta surat dukungan oleh pemerintah Kota Batam terhadap apa yang kami sampaikan ini,” katanya. (rul)
