1 week ago
17
Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024–2025 di Kota Balikpapan menuai kritik keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi mahasiswa itu menilai langkah pemerintah tidak berpihak pada masyarakat kecil dan minim dasar hukum yang jelas. Ketua GMNI Balikpapan, Maha Sakti Esa Jaya, mengungkapkan, laporan keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan PBB-P2 sudah diterima sejak sepekan terakhir.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kenaikan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai sangat memberatkan. “Laporan terkait kenaikan PBB ini dibenarkan dengan bukti tagihan yang kami terima dari warga. Ada yang kenaikannya mencapai ratusan hingga ribuan persen,” kata Maha, dalam keterangan tertulis, Kamis 21 Agustus 2025.
Dalam laporan GMNI, kenaikan pajak bervariasi antara 300 persen, 400 persen, bahkan ada yang mencapai 3.000 persen. Salah satu contohnya dialami Arif Wardhana, warga Balikpapan Utara. Dia yang biasanya membayar Rp 306 ribu per tahun, kini menerima tagihan hingga Rp 9,5 juta untuk lahan seluas 1 hektare. “Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat sebelum menetapkan kenaikan sebesar ini. Jangan sampai rakyat yang selalu dicekik,” tegas Maha.
Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) sebelumnya telah meluncurkan program keringanan berupa stimulasi pajak hingga 90 persen. Namun, GMNI menilai langkah tersebut belum efektif dalam mengatasi polemik.
GMNI Balikpapan mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Maha menekankan perlunya kesadaran kolektif agar warga bersama-sama mengawal kebijakan PBB-P2 yang dinilai bermasalah ini.
Pajak sememangnya selalu dijadikan sumber pendapatan utama negara yang berkonsep kapitalis. Negara seolah tidak mampu menghasilkan strategi mencari cuan yang berbeda selain memungut pajak. Sudah sekian kali pajak dinaikkan, kenyataan tetap tak pernah sesuai harapan. Kebutuhan pokok rakyat yang konon katanya bisa didanai melalui hasil pungutan pajak tak pernah benar-benar mewujud nyata.
Negeri ini baru saja merayakan hari jadinya yang ke 80 tahun. Ibarat umur manusia, sudah serupa kakek nenek kita jika mereka cukup panjang umur. Namun entah karena memang ketidak tahuan, atau malah kepura-puraan, di umurnya yang telah udzur, masih saja berkutat pada sistem ekonomi kapitalis.
Padahal sudah beberapa kali negeri ini bahkan dunia terperangkap krisis. Siklus krisis atau resesi terjadi karena ekonomi kapitalisme menumbuhkan ekonomi sektor nonriil seperti perbankan yang menerapkan sistem riba, pasar modal, begitu pun dengan mekanisme uang kertas. Tumbuhnya sektor nonriil membuat negara rentan terjadi krisis. Ketika krisis itu terjadi, negara tidak mampu berperan. Sekalipun berupaya meningkatkan sektor riil dengan menggenjot UMKM (usaha mikro kecil menengah), tetapi itu hanya solusi tambal sulam karena sektor nonriil tetap berjalan.
Mengapa negeri ini tak kunjung berpaling pada sistem Islam? Sistem Islam memiliki konsep pajak yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Islam menetapkan pajak hanya boleh dipungut pada saat kondisi kas negara kosong. Pajak hanya dipungut dari laki-laki muslim kaya dan tidak boleh dipungut dari kaum non muslim. Jumlah nominal pajak pun, negara harus memungut sesuai dengan jumlah darurat yang dibutuhkan. Tidak boleh pajak ditarik secara permanen, hanya temporal ketika kondisi darurat kas baitulmal kosong. Begitu kebutuhan mendesak yang butuh dibiayai segera sudah terpenuhi, pungutan pajak otomatis dihentikan.
Bukan seperti pajak versi sistem kapitalis. Pajak dikenakan di berbagai aspek kehidupan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, kendaraan bermotor, bumi, dan bangunan. Belum lagi pajak ditarik oleh negara, provinsi, maupun kabupaten atau kota.
Walaupun rakyat rajin membayar pajak, tetapi faktanya kesejahteraan tidak kunjung terwujud di negara-negara kapitalisme. Negara terus mengalami kerugian akibat lingkaran setan kapitalisme. Yang makin menambah ruwet keadaan, harta kekayaan negara mudah sekali dikorupsi karena kualitas pejabat sekuler yang berkuasa di negara kapitalis.
Sistem ekonomi Islam memiliki sumber anggaran pendapatan yang kuat berdasarkan mekanisme syariat Islam. Sumber pendapatan negara dari baitulmal dan hal itu diperoleh dari pengelolaan harta kepemilikan negara dan umum. Baitulmal menjadi kas negara untuk menyelenggarakan aktivitas negara dengan mendapatkan sumber pemasukan dari pengelolaan seluruh harta kekayaan. Ada kekayaan yang dikategorikan kepemilikan negara, umum, dan individu. Sektor kepemilikan negara dan umum dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Kepemilikan individu diatur dengan mekanisme pasar syariat.
Baitulmal digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga wajar jika dalam sistem pemerintahan Islam, negara bisa menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang murah bahkan gratis. Selain itu, juga dalam pemerataan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan rakyat.
Tentu baitulmal sebagai jantung ekonomi Islam menjadi mampu mewujudkan kesejahteraan umat yang selama ini diinginkan rakyat. Dalam pengelolaan kepemilikan umum, seperti barang tambang dan sumber energi dikelola negara, haram diswastanisasi. Sehingga kekayaan alam yang melimpah bisa berdaya untuk kesejahteraan rakyat.
Sistem Islam menentukan pengeluaran utama negara adalah untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, membangun infrastruktur, industri berat, dan strategis. Begitu juga menjaga akal dan jiwa masyarakat dengan memberikan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Dakwah merubah pikiran dan meningkatkan taraf berpikir masyarakat harus terus digaungkan. Agar mereka paham dan percaya bahwa sudah seharusnya tidak lagi bertahan dalam sistem kehidupan rusak kapitalisme. Tunjukkan pada mereka hanya sistem Islam satu-satunya jalan kebenaran dan kebaikan. Termasuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza sana. Wallahualam.
