7 hours ago
5
Tol Laut Rute Tanjung Priok–Natuna. Foto: Instagram/Kominfo NatunaAlurNews.com – Penghentian sementara layanan Tol Laut menjelang akhir tahun 2025 dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran distribusi logistik ke Kabupaten Natuna. Pasalnya, daerah perbatasan tersebut sangat bergantung pada pasokan bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya melalui jalur laut.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengungkapkan, pelayaran terakhir kapal Tol Laut dijadwalkan pada 26 Oktober 2025 sesuai kontrak kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelni.
Dilansir laman resmi Pemkab Natuna, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, pelayaran baru akan kembali beroperasi pada awal Januari, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan layanan selama beberapa minggu.
“Jika jeda pelayaran terlalu lama, dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan barang dan bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat,” ujar Cen Sui Lan saat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub, Senin (27/10/2025).
Selain itu, kapal Ro-Ro yang menjadi sarana transportasi alternatif untuk angkutan barang dan penumpang juga dijadwalkan masuk dok pada Desember 2025.
Kondisi ini berpotensi menambah beban distribusi logistik jika tidak diantisipasi dengan baik. Pemerintah daerah pun mengusulkan adanya pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara agar rantai pasok tidak terputus.
Kekhawatiran juga disampaikan Komandan Kodim 0318/Natuna, Kolonel Inf Ruruh Sejati. Menurutnya, terhentinya layanan Tol Laut dapat menghambat pengiriman material untuk pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang saat ini sedang dilaksanakan oleh TNI.
Penghentian sementara pelayaran juga berpotensi memengaruhi kelancaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen Hubla memastikan akan memperpanjang kontrak layanan Tol Laut hingga 31 Desember 2025. Adendum perpanjangan itu disebut sudah melalui proses review oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar distribusi logistik tetap berjalan tanpa jeda panjang.
“Program Tol Laut menjadi perhatian kami karena merupakan bagian dari visi membangun Natuna yang lebih sejahtera,” tegas Cen Sui Lan.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap koordinasi dengan Ditjen Hubla dan instansi terkait dapat menghasilkan langkah operasional yang efektif, sehingga arus logistik ke daerah perbatasan tetap lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (red)
