12 hours ago
9
DPRD Batam gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
terkait ledakkan kapal MT Federal II di DPRD Batam, Selasa (28/10/2025). (Foto: AlurNews)AlurNews.com – DPRD Kota Batam mendesak PT ASL Shipyard Indonesia memenuhi hak korban ledakan dan terbakarnya MT Federal II pada, Rabu (15/10/2025) yang menewaskan 13 orang pekerja, dan 18 pekerja lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit.
Wakil Ketua DPRD I Kota Batam, Aweng Kurniawan menjelaskan beberapa permintaan yang telah disampaikan langsung kepada managemen perusahaan diantaranya pemenuhan hak bagi korban dan keluarga, evaluasi sistem keselamatan kerja, serta kepastian proses hukum.
Desakan tersebut diakuinya terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di DPRD Batam, Selasa (28/10/2025) sore kemarin.
“Kami DPRD Kota Batam menyampaikan dan mendesak perusahaan agar memenuhi seluruh hak korban. Tidak hanya berbentuk uang duka, namun kami desak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” jelas Aweng saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (29/10/2025).
Bagi keluarga korban, Aweng menegaskan pihaknya meminta perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dari anak-anak korban. Kemudian pihak DPRD Batam meminta agar perusahaan mengangkat para korban menjadi karyawan di perusahaan.
Selain itu, pihaknya menegaskan agar manajemen PT ASL perlu melakukan evaluasi dan rekonstruksi manajemen keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang untuk ketiga kalinya.
“DPRD juga menyoroti kehadiran subkontraktor yang dinilai memicu lemahnya pengawasan di lapangan,” ujarnya.
*Pekerja Subkon di PT ASL Diupah Dibawah UMK, Kadisnakertrans : Ledakan di Empat Ruang Berbeda
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Diki Wijaya mengungkapkan fakta terkait pekerja di PT ASL Shipyard Indonesia direkrut melalui subkontraktor dengan NIB mikro, yang menyebabkan mereka mendapat upah di bawah UMK.
Menurutnya, hasil audit dan investigasi yang telah dilakukan menemukan sejumlah kelemahan mendasar pada sistem kerja di lapangan. Hal ini kemudian berpotensi mengabaikan sektor keselamatan di lingkungan perusahaan.
“Para pekerja Shipyard atau pekerja berisiko tinggi dibayar rendah, hal ini dapat menimbulkan abainya penerapan K3 . Namun demikian rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti oleh PT ASL,” jelasnya melalui sambungan telepon, Rabu (29/10/2025).
Tidak hanya itu, Diki turut menyampaikan berdasarkan laporan pengawas lapangan, ledakan di kapal Federal II terjadi di empat ruangan berbeda. Diduga, di area tersebut masih terdapat residu minyak mentah yang mengeras dan berubah menjadi zat mudah terbakar.
Saat ini pihaknya merekomendasikan agar sebelum proyek dilanjutkan, PT ASL wajib menggunakan sistem digital deteksi gas dan titik api, serta mewajibkan setiap pekerja memakai personal detektor.
“Masih ada beberapa ruangan yang perlu di cleaningkan lagi. Kami perlu penjelasan dari PT ASL apakah cleaninngnya sudah benar atau bagaimana,” ujarnya. (Nando)
