1 month ago
74
Wali Kota yang juga Kepala BP Batam Amsakar Achmad. Foto: AlurNews.comAlurNews.com – Pemko Batam membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR), yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul beberapa Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, yang telah mengajukan pengusulan melalui Pemprov Kepri.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menuturkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Batam perlu dilakukan dalam menghadapi penerimaan siswa baru nantinnya.
Hal tersebut juga untuk mengimbangi jumlah anak berusia wajib belajar dengan jumlah ruang belajar yang memadai.
“Batam juga ingin menerapkan itu agar kesenjangan antara ruang kelas baru dan jumlah anak belajar dapat kita selesaikan,” ujar Amsakar ditemui di kawasan Batam Center, Rabu (14/5/2025).
Walau demikian, Amsakar belum dapat memberi penjelasan lebih rinci mengenai rencana tersebut. Salah satunya saat ditanyakan mengenai titik pembangunan sekolah.
Saat ini, Amsakar menyebut telah membentuk tim khusus yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Batam, Yusfa Hendri serta keterlibatan Dinas Pendidikan.
Selain mencari lokasi, tim ini nantinya akan memberikan rekomendasi mengenai luasan lahan yang diperlukan.
“Dikomandoi oleh Pak Yusfa, Disdik, dan dinas tekait lainnya agar membahas Sekolah Rakyat. Kita kemarin dapat info dari BPMP bahwa Bintan dan Natuna sudah akan melaksanakan kebijakan tentang Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, juga menyebut rencana pembangunan sekolah dalam penggusuran lahan di wilayah Kampung Tanjungbanon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Lahan milik Erlangga Sinaga seluas 8.737 meter persegi, dan satu rumah yang berdiri di atas lahan seluas 503 meter persegi milik Rusmawati akan dimanfaatkan untuk membangun sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), guna mendukung program Transmigrasi Lokal bagi warga terdampak proyek Rempang Eco-City.
Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan lahan itu dapat digunakan pula untuk membangun sekolah rakyat, sesuai program Presiden RI.
“Lahan yang diambil akan dibangun sekolah, bukan sekolah rakyat tapi sekolah negeri. SD dan SMP akan kita bangun, SMA akan dibangun oleh Provinsi,” ujarnya, Senin (5/5/2025). (Nando)
