1 month ago
59
FGD membahas parkir di Batam, Kamis (15/5/2025). Foto: Media Center Pemko BatamAlurNews.com – Pemerintah Kota Batam mulai menata ulang pengelolaan transportasi dan perparkiran demi meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah.
Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Kamis (15/5/2025), berbagai pihak duduk bersama membahas masalah angkutan umum, lalu lintas, serta strategi pengelolaan parkir yang lebih efektif.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, membuka FGD mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Dalam sambutannya, Jefridin menekankan pentingnya reformasi sektor perparkiran yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.
“Parkir bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ingin agar pengelolaannya lebih optimal,” ujar Jefridin, dikutip dari Media Center Pemko Batam.
Ia menjelaskan bahwa Pemko Batam telah menggandeng konsultan PT Hirfi Studio untuk melakukan survei potensi parkir tahun anggaran 2025. Laporan pendahuluan dari survei tersebut dipaparkan dalam FGD sebagai dasar menyusun kebijakan jangka menengah selama lima tahun ke depan.
“Kita butuh data yang akurat agar dapat menyusun program yang tepat sasaran. Dari sini kita akan tahu seberapa besar potensi parkir di Batam,” katanya.
FGD juga menjadi forum penting untuk membahas arah kebijakan transportasi secara menyeluruh, termasuk tantangan mobilitas di kota yang pertumbuhan penduduk dan kendaraannya sangat pesat.
“Kami harap diskusi ini menghasilkan rekomendasi konstruktif agar Batam memiliki sistem transportasi dan perparkiran yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tambah Jefridin.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, mengungkapkan bahwa saat ini Batam memiliki sekitar 700 titik parkir. Ia berharap peserta FGD dapat memberikan masukan konkret agar target pengelolaan parkir bisa lebih realistis dan terarah.
“Tatanan transformasi transportasi lokal sudah kami siapkan, dan data potensi parkir ini akan menjadi pedoman untuk pengembangannya,” ujar Salim.
FGD ini juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Anggota Komisi II DPRD Kota Batam S. Tarigan, perwakilan Kejari Batam, Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, Direktur PT Hirfi Studio Ganjar Patriadi, serta tenaga ahli Lutfi Jafar dan perwakilan Polresta Barelang. (red)
