Herman Curhat Kendala Persampahan di DPRD Batam

DPRD Batam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan 12 Camat soal kendala persampahan di DPRD Batam, Jumat (10/1/2025). (Foto: AlurNews)

AlurNews.com – Polemik sampah tidak diangkut semakin memuncak pasca tahun baru 2025. Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan 12 Camat, Jumat (10/1/2025).

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi. Turut hadir juga dalam RDP ini Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, Sekretaris Komisi III Kota Batam, Djoko Mulyono, Anggota Komisi III lainnya Sahat Parulian Tambunan, Siti Nurlailah, Anang dan lainnya.

“Persoalan sampah ini sudah meresahkan. Kalau memang ada kendala mari kita bahas dan selesaikan sama-sama. Coba paparkan sebenarnya berapa alat dan apa kendala DLH,” ujar Rudi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie mengatakan persoalan sampah ini dikarenakan keterbatasan armada yang beroperasi di lapangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

“Persoalan armada ini sudah selalu disampaikan. Tapi meledaknya di tahun 2024lah. Bukan tidak mengusulkan (armada), kita semua tahu, kita ajukan tambah orang sekian, tambah alat sekian, tapi faktanya kita harus mengalah. Disini (Komisi 3) sudah oke anggarannya. Tapi setelah itu, ada rasionalisasi anggaran,” kata Herman.

Herman mengatakan memang ada bantuan dari dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Tak hanya itu, pihaknya juga berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa patroli untuk menjalankan Perda buang sampah sembarangan.

“Sebetulnya kami berharap bantuan lebih banyak, tapi ada tupoksinya masing-masing yang harus dilaksanakan dinas ini. Kami harapkan Satpol PP juga bisa patroli, karena penegakkan Perda persampahan ini bukan DLH, kan ada petugas penegakan perda. Termasuk lapak-lapak di tepi jalan yang menjual barang bekas,” katanya.

Selain itu, DLH juga meminta bantuan armada kepada Kecamatan. Sayangnya Camat juga tidak bisa membantu untuk wilayah diluar dari kecamatan tersebut. Ketika mereka menggunakan alat di wilayah lain, maka akan menjadi temuan.

“Saya tidak salahkan Camat juga yang tidak bisa bantu. Anggaran mereka itu kan untuk wilayah mereka, Jadi misal Camat Bengkong sudah angkut sampah, tidak ada masalah, mobil bagus. Tapi Camat Lubuk Baja bermasalah, maka Camat Bengkong tak bisa bantu, karena anggaran mereka masing-masing. Ini masalah juga bagi kita,” katanya.

Untuk solusinya, kata dia, pihaknya sudah mengusulkan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Empat Kecamatan ini diatur oleh satu UPT.

“Dan itu sudah sampai kepada bagian organisasi. Fungsi UPT ini misalnya, Kecamatan Sagulung bermasalah, bisa dibantu oleh Batu Aji. Jadi dengan wilayah itu bisa di pindah-pindah mobilnya. Kalau sekarang gak bisa. Karena kalau di pakai Batuaji, mobilnya punya Bengkong, ya Bengkong tidak bertanggung jawab. Diperiksa BPK ya repot juga. Waktu rapat sama pak wali, dan beliau sudah setuju bentuk UPT. Tapi kan ada proses ke Provinsi,” paparnya.

Selain itu persoalan berikutnya masalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang liar. Pihaknya berulangkali sudah mengamankan.

“Masyarakat bertanya sama saya, pak kami mau buang sampah dimana. Memang aturannya tidak boleh buang sampah di tepi jalan. Harus meletakkan sampah di depan rumahnya masing-masing. Pertanyaannya bapak kan angkutnya 2 kali seminggu, tapi faktanya 1 kali seminggu. ini serba salah juga,” katanya.

Herman mengatakan apabila, Batam sudah memiliki TPS yang permanen sampah bisa diamkan dulu, bisa shelterkan dulu sebelum ke TPA.

“Tapi skrg tidak bisa, kalo kita letakan kontainer di pinggir jalan, itu jadi sampah liar semua. Contoh di Sei Panas, disana sudah ada TPS, sudah kita permanenkan. Tapi gak ada yg mau kesana. Sudah di arahkan buang kesana, tapi mereka bilang terlalu jauh kalo buang kesana,” katanya.

Ia mengeluhkan penduduk bertambah, sampah bertambah, armada juga tidak bertambah. Ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan mengatakan hasil rapat hari ini Kepala DLH telah melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan sampah-sampah di luar TPS. Dan pada hari ini juga pihaknga telah menyatakan sikap komitmen supaya kedepannya tidak ada permasalahan sampah seperti sekarang ini.

“Pada hari minggu kemarin saya sidak karena banyak sampah di jalan dan bau menyengat,” katanya.

DPRD Kota Batam akan mendorong anggaran untuk DLH. Sementara penyedia lahan untuk TPS, pihaknya akan koordinasi dengan Pemko dan BP Batam.

Ia menilai TPS ini penting agar sampah-sampah ini tidak berhamburan ditepi jalan atau dibuang bukan ditempat sampah yang mempuni hingga ini perlu koordinasi baik dengan semua pihak.

“Selagi anggaran dari kepala dinas itu sesuai dengan kemampuan pemko batam tentu kita akan mendukungnya. Artinya ini kita kaji ulang kita pelajari,” katanya. (rul)