Amsakar Temui Pengusaha Batam, Tanggapi Isu Perizinan dan Layanan

Kepala BP Batam Amsakar Achmad, usai bertemu dengan para pengusaha Batam, Rabu (16/4/2025). Foto: AlurNews.com

AlurNews.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menggelar pertemuan silaturahmi dengan para pengusaha di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pertemuan ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menyerap aspirasi, memperkuat kolaborasi, serta menyamakan visi dalam pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengusaha hadir dan menyampaikan berbagai masukan, termasuk harapan agar beberapa kebijakan ditinjau ulang dan disederhanakan. Beberapa topik yang mencuat antara lain penyederhanaan perizinan, percepatan layanan, serta implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

“Kami dari jajaran BP Batam dan Pemko menyadari bahwa setiap kebijakan perlu dipahami bersama, khususnya oleh para pelaku usaha. Karena itu, silaturahmi ini penting untuk membangun kolaborasi yang kuat,” ujar Amsakar usai dialog, di lantai tiga Kantor BP Batam, Rabu (16/4/2025).

Amsakar Achmad, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah BP Batam dijalankan secara normatif. Menurutnya, seluruh kebijakan diambil untuk menjamin kepastian usaha.

“Apa yang terjadi sebelumnya jangan dimaknai keliru. Kami hanya ingin masyarakat tahu, kami bekerja dengan aturan yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menanggapi kabar positif terkait kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat sebesar 32 persen, yang penetapannya ditunda selama 90 hari. Menurutnya, penundaan ini memberikan ruang bagi para pengusaha untuk bernapas dan menyusun langkah strategis selama tiga bulan ke depan.

“Kami bersyukur, ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha Batam,” katanya.

Dalam forum tersebut, para pengusaha turut menyoroti pentingnya komitmen daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2025, yang menurut Amsakar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat terhadap percepatan layanan investasi.

Perpres tersebut mengatur tentang penataan penyediaan lahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Amsakar menegaskan, kemajuan Batam bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk kalangan dunia usaha.

“Terbangun rasa bersama dalam membangun Batam. Lewat silaturahmi ini, kita tanamkan semangat kebersamaan,” katanya. (roma)