1 week ago
6
MALANG POST – Ada yang menarik dan perlu menjadi perhatian pemerintah ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar kegiatan Konsolidasi Media di Kota Malang, Sabtu (9/11/2024).
Seorang peserta dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang mengajukan pertanyaan tentang hak pilih mahasiswi dari luar daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 nanti.
Mahasiswi itu kebetulan berasal dari Medan. Dia menanyakan ke Bawaslu, teknis untuk memberikan hak pilih untuk kepala daerahnya, sedang saat ini dia kuliah di Kota Malang.
“Jumlah mahasiswa dari luar daerah yang kuliah di Kota Malang sangat banyak. Saat pemungutan suara nanti, mereka mungkin tidak dapat pulang karena belum libur kuliah. Kalau kondisinya seperti itu, kan bisa menambah banyak Golput. Karena itu, perlu perhatian dari pemerintah untuk memfasilitasinya,” ungkapnya.
Menanggapi masalah ini, Koordinator Humas dan Media Bawaslu RI, Ahmad Ali Imron, menyatakan dalam pilkada nanti, mahasiswa luar daerah harus kembali ke daerahnya, apabila ingin menyalurkan hak pilihnya. Namun, pulang dengan biaya sendiri.
Para narasumber memaparkan materinya dalam Konsolidasi Media yang digelar Bawaslu di Kota Malang. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)
Saat ini pemerintah tidak mungkin memfasilitasinya, misal memberi biaya transpor pulang. Pemerintah bisa habis banyak untuk anggaran pilkada.
“Tidak apa-apa Golput. Nggak usah takut Golput. Kalau nggak bisa pulang untuk memberikan hak pilih, berpartisipasilah dalam pengawasan pemilu. Ikut membantu Bawaslu. Misal, Anda indkos di Lowokwaru, ya awasi TPS di sekitar tempat indekos kamu,” ujar Ahmad Ali Imron.
Terkait kegiatan konsolidasi media ini, Ali Imron mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bagian Humas dan Media Bawaslu RI dalam rangka penguatan pemberitaan pengawasan tahapan Pilkada 2024 di Jawa Timur.
“Mengapa dilaksanakan di Kota Malang? Karena kita tahu Jawa Timur ini masuk lima daerah rawan tinggi selain Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Utara dan juga Kalimantan Timur. Sedang Malang yaitu Kabupaten Malang dan Kota Malang masuk dalam indeks kerawanan Pilkada 2024 itu,” ujar Ali Imron.
Bahkan, Kabupaten Malang menempati peringkat pertama. Karena itu, Bawaslu RI ingin bersinergi dengan awak media massa untuk turut mengawasi jalannya proses tahapan dan penghitungan suara Pilkada di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang.
Dikatakannya pula, kerawanan seperti adanya hoaks, ujaran kebencian, money politics, hingga black campaign menjadi hal hal yang rawan terjadi. Ini semua tidak bisa dipantau oleh penyelenggara pemilu saja. Dengan adanya media, hal hal ini bisa diantisipasi lebih baik.
Pasalnya, lanjut Ali Imron, kerja media yang memiliki tanggungjawab pencarian dan penggalian data hingga pemberitaan kredibel sesuai jurnalistik akan sangat membantu kerja pengawasan Pilkada Kota Malang. Untuk itulah peran media sangat vital.
“Kami ingin melakukan pengawasan dan patroli bersama sama. Soal kerawanan kerawanan itu. Nanti rawannya biasanya di masa tenang kami meminta media juga ikut mengawasi dan memberikan pemberitaan yang mengedukas dan sesuai fakta di lapangan,” tegas Ali.
Menurut data Bawaslu RI, jenis jenis pelanggaran yang dilaporkan ke pihaknya banyak didominasi oleh pelanggaran konten berisi ujaran kebencian yang tercatat sebanyak 213 konten, lalu dugaan berita hoaks sebanyak 56 laporan. Dan laporan konten yang diduga melanggar di media sosial seperti konten di Tik Tok hingga Youtube.
Nara sumber dalam kegiatan ini adalah Ahmad Satryo Yudhantoko (Jurnalis) dan Sugeng Winarno, S. Sos, M.A (Akademisi UMM). Sugeng Winarno menegaskan bahwa kekuatan media massa sangat besar dalam menjaga kondusivitas daerah selama masa Pilkada. Peran media massa ditegaskan juga penting untuk dijadikan literasi edukasi media massa dan edukasi politik bagi masyarakat.
Sementara itu Anggota Bawaslu Kota Malang (Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas), Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy S.AP., menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan informasi yang disampaikan oleh awak media.
“Jadi untuk Kota Malang ini alhamdulillah peran media sangat reaponsif dalam turut serta mengawal berbagai tahapan pemilu. Bahkan terkadang informasi di lapangan ini lebih dulu datang dari awak media sebelum PKD kita tahu,” ujar Hasbi.
Karena itu, Hasbi menegaskan Bawaslu Kota Malang membutuhkan peran serta media dalam peliputan kegiatan tahapan pemilu. Khususnya Pilkada kota Malang.
“Dan kami tetap terbuka jika teman-teman media dan juga mahasiswa akan memberikan informasi terkait dengan tahapan pemilu di Kota Malang,” ujar Hasbi Ash Shiddiqy.(Eka Nurcahyo)
