Tarif Trump Mengancam Ekspor, Amsakar Siapkan 3 Langkah Strategis

Aktivitas pekerja di salah satu pabrik yang ada di kawasan industri Batam. (Foto: Humas BP Batam).

AlurNews.com – Menanggapi adanya kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengambil langkah cepat. Upaya ini untuk melindungi iklim investasi dan sektor usaha di Batam.

Menurutnya kebijakan tarif yang diberlakukan AS berpotensi menghambat ekspor dari kawasan industri Batam. Terutama dari perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kalau ini kita gesa, mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan penyeimbang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru Amerika,” kata Amsakar, Kamis (10/4/2025).

Langkah pertama yang disiapkan adalah percepatan proses pengurusan perizinan. Menurutnya, percepatan ini penting agar pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi dan dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika global.

Selain itu, ia turut mendorong pemberian insentif kepada pelaku usaha. Insentif yang dimaksud tidak hanya berupa keringanan biaya, tetapi juga kemudahan dalam pelayanan perizinan dan pemangkasan rentang kendali birokrasi.

“Selama ini urusan seperti reklamasi wilayah laut dan Amdal untuk PMA (Penanaman Modal Asing) masih berada di Jakarta. Kita berikhtiar agar pelayanan ini bisa lebih dekat. Kalau bisa di-take over oleh BP Batam, tentu akan lebih baik,” ujar Amsakar.

BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memiliki kapasitas untuk menangani kewenangan teknis tersebut. Untuk itu, ia menyatakan kesiapan BP Batam dalam menyiapkan tenaga teknis yang dibutuhkan.

Langkah ketiga yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha di Batam. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan rapat koordinasi pada Rabu mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam akan menggandeng berbagai asosiasi dunia usaha seperti Kadin, HKTI, Apindo, dan lainnya. Tujuannya adalah menggali keluhan pelaku usaha secara langsung serta menjaring masukan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

“Kita ingin dengarkan langsung dari para pelaku usaha, apa saja kendala mereka di lapangan. Dengan begitu, pemerintah bisa menyusun langkah-langkah yang tepat sasaran,” katanya. (rul)