1 day ago
15
Ilustrasi. Foto: Freepik.comAlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan lebih dari 1.000 unit hunian dalam program pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Usulan tersebut difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya memperluas akses terhadap rumah layak huni.
Program nasional itu menjadi salah satu langkah percepatan penyediaan perumahan di daerah, sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman yang lebih tertata.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan pemerintah daerah mengambil peran melalui percepatan layanan perizinan agar pembangunan rumah dapat berjalan lebih efektif.
“Kita tidak hanya mengandalkan pembangunan oleh pemerintah, tetapi juga memfasilitasi pihak ketiga agar proses perizinannya dipermudah,” ujar Zulhidayat, Selasa (28/4/2026), dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Menurut dia, sasaran utama program ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil satu hingga empat berdasarkan data Kementerian Sosial.
“Penerima manfaat terutama masyarakat desil 1 sampai 4, datanya sudah ada di Kemensos,” tambahnya.
Selain mengusulkan pembangunan rumah baru, Tanjungpinang juga mendapat dukungan program pusat melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Agustiawarman, menyebut sebanyak 129 rumah tidak layak huni telah dipastikan masuk dalam program BSPS tahun 2026.
“Sebanyak 129 unit sudah terkonfirmasi untuk tahun 2026, pelaksanaannya nanti oleh kementerian melalui satkernya,” katanya.
Pemko Tanjungpinang juga menyiapkan dukungan melalui APBD untuk penanganan rumah tidak layak huni. Tahun ini, sekitar 30 unit rumah direncanakan mendapat bantuan melalui anggaran daerah.
“Dukungan APBD sekitar 30 unit, namun masih dalam proses validasi data,” ujarnya.
Program perumahan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengentasan kawasan kumuh, terutama wilayah di bawah 10 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Saat ini, pemerintah kota masih melakukan verifikasi data penerima manfaat dan lokasi pembangunan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. (red)
