4 hours ago
5
Pemko Tanjungpinang ikut dalam rakor pembahasan program kredit perumahan bersama Bank BTN, Senin (24/8/2026). Foto: Diskominfo TanjungpinangAlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai memetakan kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka backlog perumahan di tengah kebutuhan hunian di Kepulauan Riau yang mencapai sekitar 130 ribu unit.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Tanjungpinang, Yoni Fadri, mengatakan kebutuhan perumahan di Kota Tanjungpinang mencapai sekitar 13 ribu unit. Pemko kini memvalidasi data kebutuhan sekaligus menginventarisasi aset dan lahan milik pemerintah kota yang berpotensi digunakan untuk pembangunan hunian.
Baca Juga: Tanjungpinang Ajukan 1.000 Unit untuk Program 3 Juta Rumah
Menurut Yoni, keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama penyediaan rumah di Tanjungpinang. Karena itu, pemerintah kota turut mempertimbangkan hunian vertikal sebagai alternatif.
“Hunian vertikal salah satu solusi karena kami terbatas lahan,” jelas Yoni saat mengikuti rapat koordinasi pembahasan program kredit perumahan bersama Bank BTN di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (24/8/2026) dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Selain pemetaan lahan, Pemko Tanjungpinang akan memperkuat koordinasi dengan Bank BTN serta memfasilitasi pengembang yang tergabung dalam REI dan HIMPERRA untuk menyiapkan lokasi dan proyek perumahan sesuai kebutuhan ASN dan MBR.
Pemko juga menyiapkan pembentukan Tim Percepatan Perumahan yang akan mengoordinasikan target, lokasi, pembiayaan, hingga tindak lanjut pembangunan.
“Pertemuan pagi ini luar biasa dan ini juga menjadi isu di lingkungan ASN Pemko, dan tentunya ini akan menjadi laporan kami ke bapak Wali Kota,” tuturnya.
Langkah Tanjungpinang tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah di Kepri terhadap program 3 juta rumah yang menjadi salah satu agenda nasional.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta seluruh kabupaten dan kota segera menyusun peta kebutuhan rumah serta mengidentifikasi lahan yang dapat dimanfaatkan.
“Semua kabupaten kota mulai mendata agar kita punya peta kebutuhan itu supaya kita mudah nanti untuk mengambil kebijakan lebih lanjut,” kata Ansar di momen yang sama.
Ansar menilai keterlibatan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, penting agar rumah bagi ASN dan MBR dapat dibangun dengan biaya lebih terjangkau.
“Ini akan mudah kita wujudkan jika kita juga ikut berperan aktif, misalnya dengan menyediakan lahan sehingga mereka dapat memperoleh subsidi rumah, subsidi lahan dari pemda, kemudian mereka juga bisa membayar cicilan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Irwandi Gafar menyebut kebutuhan perumahan di Kepri berdasarkan DTSEN mencapai sekitar 130 ribu unit. Sebagian besar kebutuhan tersebut berada di Batam, sedangkan Tanjungpinang sekitar 13 ribu unit.
Menurut Irwandi, pemerintah perlu memiliki data kebutuhan secara rinci dan by name by address agar pembangunan rumah dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau sudah memiliki data itu, kita tahu siapa dan di mana orang-orang yang membutuhkan rumah,” kata Irwandi.
Untuk KPR subsidi bagi MBR di Kepri, BTN menetapkan batas penghasilan maksimal Rp9 juta per bulan bagi calon penerima yang belum menikah dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah. Calon penerima juga harus belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah.
“Sepanjang empat syarat tadi terpenuhi, mereka bisa mendapatkan KPR subsidi,” ujarnya.
Dengan pemetaan kebutuhan, inventarisasi lahan, dan penguatan koordinasi dengan BTN serta pengembang, Pemko Tanjungpinang diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian bagi ASN dan MBR sekaligus mendukung target program 3 juta rumah di daerah. (red)
