4 hours ago
5
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Foto: Diskominfo KepriAlurNews.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan berkelanjutan di Kepri.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, BGN, yayasan, SPPG, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Nyanyang mengatakan koordinasi semakin penting karena karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan dalam distribusi bahan pangan dan pemenuhan kebutuhan SPPG, terutama di daerah terpencil.
Baca Juga: Amsakar Tegaskan Komitmen Batam Dukung MBG
“Pelaksanaan MBG harus kita kawal bersama agar berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan keamanan pangan, pemenuhan SHS, penguatan rantai pasok serta pemutakhiran data penerima manfaat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Nyanyang saat memimpin Rakor Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026), dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Selain distribusi, Kepri masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk sejumlah komoditas seperti telur dan ayam. Karena itu, Nyanyang mendorong penguatan produksi pangan lokal, termasuk pemanfaatan hasil perikanan, untuk menopang kebutuhan MBG.
Ia juga meminta pengawasan terhadap pemasok diperketat. Distributor bahan pangan untuk SPPG harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku, termasuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Dalam pengawasan program, Satgas MBG Kepri merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Air Asuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah terjadi kejadian keracunan. Operasional akan dilanjutkan setelah proses perbaikan memenuhi persyaratan.
Satgas Kepri juga mengusulkan pembentukan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) atau Kantor Pelayanan Gizi di Kepri untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program di daerah.
Nyanyang menegaskan tata kelola yayasan dan SPPG harus dijalankan secara amanah, akuntabel, transparan, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
“Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, ketepatan sasaran, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan program,” tegasnya.
Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pelaksanaan MBG mampu menjawab tantangan wilayah kepulauan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kepri. (red)
