6 hours ago
3
Pengukuhan KADIN Kepri masa bakti 2026–2031 di Tanjungpinang, Selasa (16/6/2026). Foto: Diskominfo KepriAlurNews.com – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/6/2026).
Pengukuhan ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dalam prosesi tersebut, Mustava dikukuhkan sebagai Ketua Umum KADIN Kepri periode 2026–2031 oleh Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie. Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Ansar Ahmad, jajaran KADIN Indonesia, unsur Forkopimda, serta pelaku usaha dan tokoh masyarakat Kepri.
Anindya menilai susunan pengurus baru KADIN Kepri memiliki kekuatan besar karena memadukan pengalaman dan semangat generasi muda, sekaligus menghadirkan keterwakilan yang lebih inklusif.
“Kombinasi pengurus senior dan pengurus baru, generasi muda dan berpengalaman, laki-laki maupun perempuan, merupakan kekuatan besar,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Menurut Anindya, KADIN memiliki peran penting dalam memperluas keterlibatan pelaku usaha Indonesia dalam pasar ekspor sekaligus mendorong industrialisasi. Ia menilai Kepulauan Riau memiliki posisi strategis untuk mengembangkan kedua sektor tersebut secara bersamaan.
“Kepri adalah salah satu daerah yang sangat tepat untuk mengembangkan keduanya secara bersamaan,” katanya.
Pengukuhan yang mengusung tema Peran Strategis KADIN dalam Mendorong Ekonomi Daerah dan Nasional menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus dan Proyek Strategis Nasional KADIN Indonesia Ahmad Ma’ruf Maulana, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemi Francis.
Kemudian Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Ketua LAM Kepri Raja Alhafiz Raja Ismail, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, asosiasi usaha, serta para pelaku industri di Kepulauan Riau. (red)
