
AlurNews.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA).
Dukungan tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan”, yang digelar Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus KKNA (BP3K2NA) di Gedung Sri Serindit, Natuna, Rabu (23/4/2025).
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan konektivitas, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.
“Natuna dan Anambas adalah garda terdepan Indonesia. Tapi keterbatasan kewenangan dan APBD membuat pembangunan di wilayah ini berjalan lambat. Maka, pemekaran menjadi provinsi khusus adalah jawaban konkret untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan ini,” ujar Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Bappenas telah menyusun roadmap transformasi ekonomi Kepri dengan fokus pengembangan Natuna dalam program Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.
“Saya menjadi yang pertama menandatangani dukungan pemekaran ini. Saatnya kita bersatu dan mendorong pusat agar perjuangan ini segera terwujud,” tegas Ansar.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang turut hadir, memastikan komitmennya dalam mengawal aspirasi pemekaran di Senayan. Menurutnya, posisi strategis Natuna di perbatasan delapan negara, potensi sumber daya alam yang belum tergarap maksimal, serta kebutuhan percepatan pembangunan menjadikan KKNA layak menjadi provinsi tersendiri.
“Kami siap mendampingi perjuangan ini. Tapi dukungan masyarakat dan komunikasi publik harus terus diperkuat,” ujar Rifqi.
Dari daerah, Bupati Natuna dan perwakilan Kepulauan Anambas juga menyuarakan semangat yang sama. Mereka menyatakan kesiapan penuh untuk berkontribusi lebih besar kepada bangsa jika diberi kewenangan yang memadai melalui pemekaran wilayah.
“Kami tak ingin terus jadi penonton. Kami ingin mengambil peran lebih besar untuk Indonesia,” tegas Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Diskusi publik ini turut dihadiri berbagai tokoh daerah dan nasional, akademisi, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD. Semangat pembentukan Provinsi Khusus KKNA terus bergema dari Natuna sebagai pusat pergerakan, dengan harapan besar agar kawasan perbatasan tak lagi tertinggal dalam peta pembangunan nasional.
“Natuna dan Anambas bukan hanya pulau di pinggiran. Mereka adalah wajah Indonesia di utara. Kini waktunya kita beri mereka tempat yang layak,” kata Ansar. (red)