2 weeks ago
37
KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah menuju kemandirian fiskal daerah. Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng (12/6/2025), Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menegaskan pentingnya pengelolaan potensi daerah secara lebih strategis.
Dalam sambutannya, gubernur menyoroti, meskipun realisasi PAD menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum memadai.
Ia menyebut terdapat potensi besar yang belum tergarap, khususnya dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Agustiar bilang, masih terdapat potensi besar yang belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Potensi tersebut bisa dimaksimalkan melalui optimalisasi penerimaan dari Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Ia menekankan perlunya langkah strategis yang menyeluruh, termasuk penguatan integrasi data antar-instansi, peningkatan sinergi lintas pemerintah kabupaten/kota, serta penggunaan basis data untuk menyusun kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Penegakan aturan perpajakan juga menjadi perhatian serius gubernur, ia menyebut penggunaan pelat kendaraan lokal (KH) oleh perusahaan, pelaporan volume penggunaan air permukaan, serta peredaran bahan bakar melalui wajib pajak yang sah perlu dikawal secara ketat agar daerah memperoleh hak pajaknya.
“Penegakan aturan seperti penggunaan pelat KH oleh kendaraan operasional perusahaan, pelaporan volume air permukaan, hingga pendataan alat berat perlu diperketat agar mereka juga berkontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Ia juga mendorong sistem pembayaran pajak yang digital dan transparan sebagai upaya untuk menutup celah manipulasi dan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat. Kalimantan Tengah harus bisa membiayai pembangunan sendiri, dari kota hingga desa,” tandasnya. (PSW/KK1)
