8 hours ago
6
Taman Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang. Foto: Diskominfo KepriAlurNews.com – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melelang kawasan Taman Gurindam 12 atau Tepi Laut Tanjungpinang menuai kritik dan sorotan.
Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta agar kebijakan tersebut ditinjau kembali karena dikhawatirkan akan mengurangi akses masyarakat terhadap ruang publik.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungpinang, Tamrin Dahlan, menegaskan kawasan Tepi Laut sudah lama menjadi ikon kota sekaligus destinasi publik kebanggaan warga.
“Tepi Laut kan sudah lama menjadi area publik dan bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Jika dikelola swasta, tentu kesempatan masyarakat akan berkurang,” ujarnya, Kamis (11/9/2025) dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Tamrin juga menyayangkan Pemko Tanjungpinang tidak pernah dilibatkan dalam rencana tersebut. Padahal, meski aset itu milik Pemprov Kepri, lokasinya berada di wilayah Kota Tanjungpinang.
“Pemko sama sekali tidak tahu mengenai rencana itu, bahkan tidak ada komunikasi sebelumnya,” tegasnya.
Ia menilai, seharusnya ada opsi agar aset tersebut bisa diserahkan kepada Pemko Tanjungpinang untuk dikelola. Dengan begitu, kepentingan publik bisa tetap terjaga. “Kalau sudah dikelola swasta, tentu masyarakat tidak lagi leluasa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tamrin menekankan bahwa kawasan pesisir merupakan aset negara sekaligus area publik yang hak aksesnya harus dijamin. Pemerintah memang bisa menggandeng pihak swasta, namun harus memastikan tidak terjadi privatisasi yang merugikan masyarakat maupun lingkungan.
“Banyak pihak yang menghubungi kami terkait hal ini. Sayangnya Pemko tidak pernah dilibatkan, sehingga kita tidak tahu seperti apa konsep pengelolaannya. Apakah akses masyarakat tetap terbuka atau tidak. Apalagi ada faktor historis kawasan itu yang juga patut dipertimbangkan,” tutur Tamrin. (red)
