Komisi XIII DPR RI Bahas Penguatan Fungsi Imigrasi di Batam

Komisi XIII DPR RI bahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat kunjungan kerja ke Imigrasi Batam, Selasa 923/6/2026). Foto: Imigrasi Batam

AlurNews.com – Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Selasa (23/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, para legislator meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Kepulauan Riau.

Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di Batam yang merupakan salah satu pintu gerbang utama lalu lintas internasional Indonesia.

Rombongan Komisi XIII DPR RI disambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, beserta jajaran. Sebelum rapat berlangsung, anggota dewan meninjau sejumlah fasilitas layanan, mulai dari Pelabuhan Internasional Batam Centre hingga Immigration Lounge di Pollux Mall Batam Centre.

RDP kemudian diikuti seluruh kepala kantor imigrasi di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan itu, jajaran imigrasi memaparkan capaian kinerja, kondisi layanan terkini, pengawasan terhadap warga negara asing, hingga tantangan yang dihadapi di wilayah dengan mobilitas internasional tinggi tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian.

“Kunjungan Komisi XIII DPR RI ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Masukan dan dukungan yang diberikan diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penguatan pengawasan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam yang memiliki mobilitas internasional yang sangat tinggi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan orang asing, tata kelola perlintasan, pertukaran data antarinstansi, pemanfaatan teknologi keimigrasian, hingga penguatan koordinasi dengan Forkopimda dalam pelaksanaan operasi gabungan.

Pembahasan tersebut dinilai penting mengingat posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi salah satu kawasan dengan lalu lintas orang asing tertinggi di Indonesia. (red)