Kepri Catat TLRHP Tertinggi di Sumatera, Gubernur Ansar: Ini Cermin Akuntabilitas

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengikuti ntry Meeting Pemeriksaan LKPD secara daring, Jumat (11/4/2025). Foto: Diskominfo Kepri

AlurNews.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatat tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tertinggi di Sumatera, yakni 87,13 persen. Capaian ini tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk semester II tahun 2024.

Prestasi Kepri menjadi sorotan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang digelar BPK secara hibrid, Jumat (11/4/2025). Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengikuti kegiatan ini secara daring dari Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, membuka pertemuan dengan memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal,” ujar Bobby, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemeriksaan ini, kata dia, mengacu pada UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006.

“Kami targetkan hasil pemeriksaan selesai paling lambat 28 Mei 2025 dan akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD masing-masing provinsi,” tambahnya.

Bobby juga memaparkan bahwa pemeriksaan LKPD tahun ini fokus pada empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal termasuk peran APIP.

Ia menambahkan, pada tahun 2024, sebanyak 94,70 persen dari 283 laporan keuangan di wilayah Jawa dan Sumatera telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia menegaskan kesiapan Pemprov Kepri untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka.

“Kami ingin pemeriksaan ini berjalan dengan lancar. Ini bagian dari komitmen kami dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Ansar.

Ia juga berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan akuntabel. (red)