3 days ago
11
KABAR KALIMANTAN1, Pontianak – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita menegaskan larangan kepada seluruh sekolah swasta penerima bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi untuk menaikkan iuran sekolah.
“Kami menghimbau agar sekolah-sekolah swasta yang menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemprov Kalbar menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan dan tidak menaikkan biaya iuran sekolah. Jumlah iuran tetap harus mengacu pada yang selama ini dibayarkan siswa,” kata Rita di Pontianak, Senin (9/6).
Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan melakukan kontrol ketat terhadap nominal iuran sekolah untuk memastikan tidak ada penambahan biaya secara sepihak.
“Kami akan melakukan pengawasan terhadap besaran iuran yang dibayarkan siswa agar sesuai dengan data awal yang sudah kami miliki,” tuturnya.
Program Beasiswa Pendidikan (PBP) 2025 menyasar 277 sekolah swasta jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalbar, dengan total penerima manfaat mencapai 21.000 siswa. Kota Pontianak menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak, mengingat banyaknya sekolah swasta yang beroperasi di ibu kota provinsi tersebut.
Menurut Rita, bantuan tersebut diberikan untuk membantu operasional sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan siswa, termasuk komponen seperti honor guru dan kebutuhan bangunan.
“Namun karena bantuan ini bersifat parsial, masih ada selisih iuran yang tetap harus dibayarkan oleh siswa. Tapi harapannya, beasiswa ini bisa benar-benar membantu siswa dan tidak membebani lebih lanjut,” tuturnya.
Ia berharap seluruh pihak sekolah mematuhi aturan penggunaan dana dan turut mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
Sumber: ANTARA
