Bupati: Pengentasan Kemiskinan di Kukar Diawali dari Bedah Rumah

KABAR KALIMANTAN1, Tenggarong, Kaltim – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan pengentasan kemiskinan di daerah ini diawali dari bedah rumah, karena salah satu dari 14 variabel kemiskinan adalah rumah tidak layak huni, sedangkan langkah selanjutnya adalah memastikan mata pencaharian bagi warga miskin tersebut.

“Giat bedah rumah yang dilakukan oleh Pemkab Kukar melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni, merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Selasa (21/1).

Warga yang memiliki rumah tidak layak huni, ujarnya, sebelumnya telah didata oleh pemda untuk mendapat jatah program bedah rumah, walaupun dalam praktiknya bukan hanya bedah, tapi ada juga yang dibangun dari awal, karena kondisi rumah rusak parah.

Ia mengatakan hal ini dilakukan, karena pemda berkomitmen menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih tergolong tinggi, yakni sebesar 7,61 persen atau sebanyak 60.857 penduduk miskin berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

Sementara itu, saat meresmikan rumah layak huni di Desa Prangat, Kecamatan Marangkayu, Edi mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0908/Bontang melalui karya bakti, salah satunya bedah rumah tidak layak huni, karena meski Marangkayu merupakan wilayah Kukar, secara keamanan dan teritori berada di teritorial Kodim Kota Bontang.

“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan ke depan bisa ditingkatkan, yakni terkait kerja sama program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan,” kata Edi.

Ia mengatakan program bedah rumah tidak layak huni masih berlanjut, sehingga para kepala desa diminta tetap mengawal, karena rumah adalah salah satu variabel dalam pengentasan kemiskinan, sehingga setelah rumahnya bagus, akan dilanjutkan dengan penanganan pengentasan kemiskinan dari sisi ekonomi.

“Jika ada yang terbiasa bertani namun tidak punya lahan, ada lahan yang belum optimal digarap. Harap bisa dikawal oleh kepala desa dengan memberi bantuan, memberi pelatihan dan lainnya, sehingga keluarga penerima manfaat bedah rumah ini bisa tertata perekonomiannya,” ujarnya.

Setelah mendapat bantuan rehabilitasi rumah, katanya, harus ada pengawalan lanjutan, seperti anak-anaknya harus terus melanjutkan pendidikan, kemudian ada program satu keluarga satu sarjana, khusus untuk keluarga prasejahtera.

Sumber: ANTARA