1 month ago
29
KABAR KALIMANTAN1, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengundurkan diri dari jabatan meski pun masa jabatan belum berakhir sebagai kepala daerah, usai menjadi petinggi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Aditya menyampaikan pengunduran diri saat Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang dihadiri seluruh anggota dewan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga cukup mengejutkan peserta rapat di Graha DPRD Banjarbaru, Kamis (6/3).
Pernyataan pengunduran diri sebagai pucuk pimpinan Pemkot Banjarbaru disampaikan Aditya usai sambutan pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda).
“Kami menyampaikan pengunduran diri sebagai wali kota karena sudah menerima surat sebagai komisaris independen di BUMN. Terima kasih atas kerja sama semuanya,” ujar Aditya.
Usai menyampaikan pengumuman itu, Aditya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra didampingi Wakil Ketua I Neny H dan Wakil Ketua II Windi Novianto.
Selanjutnya, Aditya meninggalkan Gedung DPRD dari pintu belakang sehingga belum diperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengunduran diri sebagai wali kota yang seharusnya berakhir pada Februari 2026.
Sebelumnya, tersiar informasi Aditya mengundurkan diri sebagai Wali Kota Banjarbaru karena dilirik menduduki salah satu jabatan strategis BUMN.
Sekretaris Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalsel Arief Rahman Hakim membenarkan kabar Aditya yang bakal menjadi petinggi BUMN tersebut.
“Kabar yang kami terima benar seperti itu, tetapi kami masih belum mendapat informasi BUMN mana yang akan menjadi tempat bagi Pak Aditya menduduki jabatan strategis itu,” ujar Arief dikonfirmasi di Banjarbaru, Selasa kemarin.
Menurut Arief, sosok Aditya yang juga menjabat Ketua DPW PPP Kalsel itu, memiliki semangat dan kinerja yang baik selama kurang lebih empat tahun dalam memimpin Pemkot Banjarbaru.
Disebutkan Arief, mantan anggota Komisi III DPR RI selama memimpin Pemkot Banjarbaru mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun sekitar Rp600 miliar.
“Selain itu, juga menurunkan angka stunting menjadi 12,4 persen pada tahun 2024 yang menjadi penurunan terendah jika dibandingkan dengan 13 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalsel,” ungkapnya.
Kemudian, Aditya berhasil meraih Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) Kota Banjarbaru 2024 mencapai 81, 25 dimana saat pertama dilantik pada 2021 posisi IPM Kota Idaman pada angka 80,41.
Selanjutnya, Banjarbaru di bawah kepemimpinan Aditya, juga berhasil meraih predikat MCP KPK 97,3 dan menurunkan tingkat kemiskinan mencapai 3,72, bahkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan 0,2 persen.
Ditambahkan Arief, kepedulian Aditya terhadap pelaku UMKM berbuah prestasi baik di daerah, tingkat nasional dan internasional, jumlah binaan UMKM sekitar 400 UMKM saat awal menjabat.
Saat ini, jumlah UMKM Banjarbaru tercatat keseluruhan pertumbuhan hampir mencapai 25 ribu UMKM aktif sehingga berkat pembinaan membuat omzet yang dihimpun Dekranasda mencapai Rp4 miliar.
“Perhatian yang cukup besar kepada UMKM itu berbuah penghargaan dan menjadi satu-satunya kepala daerah di Kalimantan meraih penghargaan PWI pada 2024 yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.
Sumber: ANTARA
