23 hours ago
11
Pemko Tanjungpinang menggelar Forum advokasi strategis membahas program HIV/AIDS yang melibatkan komunitas, hingga sektor swasta, Senin (11/5/2026). Foto: Diskominfo TanjungpinangAlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai mencari solusi keberlanjutan program penanganan HIV/AIDS menyusul berkurangnya dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional.
Upaya itu dibahas dalam forum advokasi strategis yang melibatkan pemerintah, komunitas, hingga sektor swasta di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center, Senin (11/5/2026).
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan keberlanjutan layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) harus menjadi perhatian bersama agar program pendampingan, pengobatan, dan pencegahan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini warning bagi kita. Jangan sampai nanti NGO melepas bantuan, sementara pemerintah belum siap mengambil alih,” katanya, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Menurut Raja Ariza, selama ini program HIV/AIDS banyak mendapat dukungan dari NGO dan lembaga donor luar negeri. Namun kondisi global membuat kemampuan pendanaan mereka mulai menurun.
Karena itu, ia menilai penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas sosial. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus ikut terlibat dalam menjaga keberlangsungan layanan.
“Kalau anggaran pemerintah terbatas, persoalan ini harus dipikul bersama. Minimal ada prioritas untuk penanganan penyakit ini,” ujarnya.
Ia juga berharap perusahaan di Tanjungpinang dapat berkontribusi melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan program HIV/AIDS.
Saat ini, jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau mendekati 4.000 orang. Di Tanjungpinang sendiri, sekitar 1.000 ODHIV masih membutuhkan layanan dan pengawasan rutin.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Raja Ariza menyebut penanganan HIV/AIDS di Tanjungpinang mulai menunjukkan perkembangan positif.
“Ini tantangan bagi kita di tengah keterbatasan anggaran. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, persoalan ini bisa kita atasi agar penyakit ini tidak terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, mengatakan forum tersebut digelar untuk mencari langkah keberlanjutan program HIV/AIDS setelah sejumlah pendanaan donor dijadwalkan berakhir pada 2026.
Menurutnya, sejak 2019 komunitas aktif mendampingi ODHIV di Tanjungpinang, termasuk memastikan pasien tetap menjalani terapi ARV secara rutin.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah maupun nonpemerintah agar program pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang tetap berjalan,” katanya.
Dalam forum itu juga disampaikan bahwa pendanaan kesehatan global terus mengalami penurunan. The Global Fund pada 2025 memangkas hibah sebesar 9,26 persen, sementara efisiensi anggaran pemerintah pusat turut memengaruhi pembiayaan program HIV, tuberkulosis, dan malaria. (red)
