2 weeks ago
31
GAZA (jurnalislam.com)- Rusia mengajukan draf resolusi baru terkait Gaza sebagai tandingan terhadap upaya Amerika Serikat yang tengah mendorong resolusinya sendiri di Dewan Keamanan PBB. Langkah itu menjadi babak baru persaingan diplomatik antara kedua negara dalam menentukan arah penyelesaian konflik Gaza. Reuters melaporkan bahwa kedua draf tersebut memiliki pendekatan berbeda terhadap masa depan pemerintahan dan pengamanan Gaza.
𝗔𝗦 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽: 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
AS secara resmi telah mengedarkan draf resolusinya kepada 15 anggota Dewan Keamanan pekan lalu. Washington mengklaim memiliki dukungan regional untuk resolusi yang akan memberikan mandat dua tahun bagi:
– Badan pemerintahan transisi bernama Dewan Perdamaian, dan
– Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Kedua instrumen itu dirancang untuk menjalankan tahap awal rencana perdamaian Gaza yang disusun Presiden AS Donald Trump.
Dalam dokumen yang dilihat AFP, draf terbaru AS menyambut pembentukan Dewan Perdamaian, yang secara teori akan dipimpin oleh Trump, dengan mandat hingga akhir 2027. Resolusi itu juga memberi kewenangan kepada negara anggota PBB untuk membentuk ISF yang bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih.
Tugas ISF mencakup:
– membantu mengamankan wilayah perbatasan,
– mendemiliterisasi Gaza,
– menonaktifkan senjata kelompok bersenjata,
– melindungi warga sipil, dan
– mengamankan koridor bantuan kemanusiaan.
Draf terbaru itu juga membuka kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan setelah reformasi dilakukan oleh Otoritas Palestina dan rekonstruksi Gaza berjalan.
Misi AS memperingatkan bahwa penolakan terhadap resolusinya dapat membawa “konsekuensi berat” bagi warga Palestina. Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata yang sedang berlangsung masih “rapuh” dan Dewan Keamanan perlu bergerak cepat demi “perdamaian berkelanjutan”.
𝗥𝘂𝘀𝗶𝗮 𝗧𝗮𝘄𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮: “𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗦𝗲𝗶𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗗𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮”
Dalam catatan resmi kepada anggota Dewan, Misi Rusia di PBB menyebut bahwa draf tandingan mereka “terinspirasi oleh draf AS,” tetapi bertujuan menghasilkan pendekatan yang “lebih seimbang, dapat diterima, dan terpadu” untuk mencapai penghentian permusuhan yang berkelanjutan.
Draf Rusia yang juga dilihat Reuters meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menilai berbagai opsi pembentukan pasukan stabilisasi internasional bagi Gaza, namun tidak menyebut Dewan Perdamaian seperti dalam rancangan AS.
Moskow tampak menolak rancangan pemerintahan transisi yang terlalu didominasi AS dan mengusulkan alternatif yang memberi ruang bagi pembahasan lebih luas di Dewan Keamanan.
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Oktober lalu menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin Trump. Fase awal ini mencakup kesepakatan pertukaran tawanan.
Rencana lengkap 20 poin itu dilampirkan dalam draf resolusi AS, termasuk pengaturan keamanan, tata kelola transisi, dan rekonstruksi Gaza selama dua tahun. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa rencana tersebut juga mengandung elemen yang memicu kontroversi di kalangan pengamat politik, khususnya terkait peran dominan AS dan Israel.
Trump sendiri menegaskan tidak akan mengirim tentaranya ke Gaza, namun pejabat-pejabat AS menyebut bahwa konsep pasukan stabilisasi dapat melibatkan sekitar 20.000 personel internasional. Negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, UEA, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan telah disebut dalam diskusi mengenai potensi kontribusi. (Bahry)
Sumber: TRT
