1 week ago
10
KABAR KALIMANTAN1, Penajam Paser Utara – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan sasaran penerima manfaat peserta didik.
“BGN lakukan uji coba MBG mulai 15 Januari 2025, dengan sasaran penerima manfaat peserta didik,” ujar kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara Andi Singkerru di Penajam, Senin (27/1).
Uji coba Program MBG tersebut dilakukan pada 12 sekolah di Kecamatan Sepaku yang masuk kawasan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, terdiri dari empat Taman Kanak-kanak (TK), lima Sekolah Dasar (SD), dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pelaksanaan uji coba Program MBG dilakukan secara bertahap, dimulai dari Kecamatan Sepaku, kemudian bakal bergeser ke kecamatan lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dana yang digunakan untuk uji coba Program MBG tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kata dia, sehingga dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rp21 miliar untuk Program MBG belum digunakan.
Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 281 sekolah mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMP menjadi sasaran Program MBG tersebut.
“Saat ini jumlah peserta didik 31.987 orang yang tercatat di seluruh jenjang pendidikan itu, tapi pasti berubah setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025/2026,” katanya.
Ia mengatakan dana Rp21 miliar yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara belum digunakan untuk Program MBG karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) menyangkut program tersebut dari pemerintah pusat.
Anggaran yang telah disiapkan bisa saja ditambah, kata dia, apabila tidak mencukupi kebutuhan Program MBG untuk seluruh peserta didik, termasuk apakah hanya menggunakan anggaran dari pemkab atau ada dana tambahan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan juknis yang diterbitkan pemerintah pusat dibutuhkan menyangkut pengelolaan anggaran dan komposisi makanan yang disajikan kepada peserta didik, serta siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan Program MBG tersebut.
Pihaknya sudah meminta seluruh jajaran melakukan persiapan sambil menunggu juknis pelaksanaan Program MBG dari pemerintah pusat.
Sumber: ANTARA
