3 weeks ago
28
Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat rapat koordinasi pengembangan Koperasi Merah Putih di Batam, Sabtu (15/11/2025). Foto: Humas Diskominfo Batam. AlurNews.com – Kota Batam diusulkan menjadi pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan SPBU khusus nelayan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Usulan itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, saat bertemu Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11/2025).
Panel Barus mengungkapkan bahwa tim dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) akan turun langsung melakukan peninjauan.
“Besok ada tujuh perwakilan dari PNRE datang ke Batam. Mereka akan meninjau rencana pilot project PLTS. Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” ujarnya, dikutip dari Media Center Pemko Batam.
Rencana awal mencakup pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di kawasan permukiman nelayan. Selain itu, pemerintah pusat juga membuka peluang pendirian SPBU nelayan berbasis koperasi, seperti yang telah dimulai di Lampung Timur.
Amsakar menyambut positif rencana tersebut, terutama untuk mendukung wilayah hinterland yang masih terkendala akses listrik.
“PLTS akan menambah jam belajar anak-anak di hinterland. Mereka bergantung pada listrik dan sinyal. Kebijakan ini sangat konstruktif dan kami siap mendukung,” kata Amsakar.
Ia menambahkan bahwa SPBU nelayan menjadi kebutuhan mendesak di pulau-pulau penyangga Batam. Amsakar mengatakan nelayan saat ini harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli BBM.
“SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Amsakar, program pemberdayaan yang dicanangkan Presiden membawa tiga konsep utama: menghadirkan yang belum tersedia, meningkatkan yang sudah berjalan, serta memberdayakan masyarakat marginal.
“Gebrakan Menteri Koperasi luar biasa. Apa yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah akan kami percepat,” ujarnya.
Bahas Akselerasi Implementasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga mengikuti rapat koordinasi percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menyampaikan bahwa Batam menjadi daerah pertama di Kepri yang menuntaskan program tersebut sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya sudah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Batam untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikannya,” katanya.
Sejumlah gerai koperasi telah beroperasi di Bulang, Pulau Buluh, sementara pembangunan gedung koperasi dimulai di Kelurahan Seilekop. Amsakar menyebut pihaknya terus memproses 64 titik lokasi koperasi dengan penyediaan lahan minimal 1.000 meter persegi per titik.
“Saat ini sudah ada 31 lahan yang selesai prosesnya. Sebagian besar merupakan fasum dan fasos. Batam memiliki karakteristik berbeda karena tata kelola lahannya berada di bawah BP Batam,” jelasnya. (red)
